Harus Ada Rencana Komprehensif untuk Pemanfaatan Infrastruktur
loading...
A
A
A
(Baca juga:Pembangunan Infrastruktur Dorong Investasi Baru)
Dari sisi anggaran pun, pemerintah cukup royal untuk infrastruktur, yakni Rp269,1 triliun (2016), Rp381,2 triliun (2017), Rp394 triliun (2018), Rp394,1 triliun (2019), Rp281,1 triliun (2020), Rp417,4 triliun (2021), dan Rp365,8 triliun (2022).
Anggaran infrastruktur menurun drastis pada tahun 2020. Saat itu, pemerintah melakukan realokasi danrefocusinganggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Akan tetapi, pemerintah tak kehilangan akal untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Langkah ini dilakukan untuk menutup gap pendanaan. Sepanjang 2020-2024, dana yang bisa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar 30% atau Rp623 triliun. Sedangkan, pendanaan yang dibutuhkan mencapai Rp2.058 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal.
“Ke depan, kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas,smartdan ramah lingkungan. Yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi. Serta, meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia maju,” tegas lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
(Baca juga:Kementerian PUPR Dukung Penghijauan Infrastruktur)
Dia menyatakan semua infrastruktur yang dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara secara baik. Basuki menunjukkan pihaknya tidak hanya membangun jalan tol. Kementerian PUPR juga konsen terhadap jalan-jalan yang menghubungkan daerah produsen hasil bumi, seperti di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo.
“Inilah yang harus diprioritaskan salah satunya menghubungkan ke kawasan industri sehingga apa yang kita lakukan, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan ada 14 proyek yang disiapkan menggunakan skema KPBU dan 16 proyek dalam tahap transaksi. Dari 30 proyek tersebut, diperkirakan membutuhkan investasi Rp332,59 triliun pada 2022.
Dari sisi anggaran pun, pemerintah cukup royal untuk infrastruktur, yakni Rp269,1 triliun (2016), Rp381,2 triliun (2017), Rp394 triliun (2018), Rp394,1 triliun (2019), Rp281,1 triliun (2020), Rp417,4 triliun (2021), dan Rp365,8 triliun (2022).
Anggaran infrastruktur menurun drastis pada tahun 2020. Saat itu, pemerintah melakukan realokasi danrefocusinganggaran untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Akan tetapi, pemerintah tak kehilangan akal untuk terus menggenjot pembangunan infrastruktur, salah satunya lewat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Langkah ini dilakukan untuk menutup gap pendanaan. Sepanjang 2020-2024, dana yang bisa diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sekitar 30% atau Rp623 triliun. Sedangkan, pendanaan yang dibutuhkan mencapai Rp2.058 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal.
“Ke depan, kita harus membangun lebih banyak lagi infrastruktur yang lebih berkualitas,smartdan ramah lingkungan. Yang membuka akses dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah, keterhubungan antar daerah, dan meningkatkan efisiensi. Serta, meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan Indonesia maju,” tegas lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu.
(Baca juga:Kementerian PUPR Dukung Penghijauan Infrastruktur)
Dia menyatakan semua infrastruktur yang dibangun harus segera dioperasikan dan dipelihara secara baik. Basuki menunjukkan pihaknya tidak hanya membangun jalan tol. Kementerian PUPR juga konsen terhadap jalan-jalan yang menghubungkan daerah produsen hasil bumi, seperti di Liang Melas Datas, Kabupaten Karo.
“Inilah yang harus diprioritaskan salah satunya menghubungkan ke kawasan industri sehingga apa yang kita lakukan, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengungkapkan ada 14 proyek yang disiapkan menggunakan skema KPBU dan 16 proyek dalam tahap transaksi. Dari 30 proyek tersebut, diperkirakan membutuhkan investasi Rp332,59 triliun pada 2022.
Explore More