Harus Ada Rencana Komprehensif untuk Pemanfaatan Infrastruktur

Adapun 10 proyek yang dalam transaksi, antara lain, jembatan Batam-Bintan, Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Wamena, jalan tol Kediri-Tulungagung, dan jalan tol Semarang Harbour. “Enam proyek di bidang jalan dan jembatan di antaranya untuk pembangunan jalan tol Cilacap-Yogyakarta, Demak-Tuban, dan Ngawi-Bojonegoro-Babat sedang dalam tahap penyiapan,” ujarnya seperti dikutip dari situs Kementerian PUPR.

Kepala Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Ikaputra mengatakan infrastruktur merupakan prasyarat dasar untuk menopang transportasi barang dan orang. Dia menyatakan seharusnya masyarakat senang dengan masifnya pembangunan berbagai infrastruktur. Sebab, ini sebagai syarat untuk pengembangan ekonomi yang ujungnya pada kesejahteraan masyarakat.

Bukan berarti semua pembangunan infrastruktur berjalan mulus dan manfaatnya langsung dirasakan. Salah satunya, Bandara Kertajati. Ikaputra tidak setuju jika Bandara Kertajati tak sukses. Menurutnya, letak bandara ini sangat strategis. Ada beberapa indikator yang mungkin membuatnya belum berfungsi optimal, misal akses jalan tol Cisumdawu yang masih dibangun dan bandara sekitar yang masih beroperasi.

“Dia ada di Jawa Barat yang lebih aksesibilitas dibandingkan jika ada di Bandung, karena di situ dekat Pelabuhan Patimban. Kalau melihat itu, yang akan diangkut selain logistik juga ada. Menarik juga keputusan umroh dan haji harus lewat Kertajati. Itu sebenarnya tahapan-tahapan (yang harus dilakukan) sehingga mulai bisa dimanfaatkan. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan yang lebih,” ujarnya kepada KORAN SINDO, Senin (27/6).

Pembangunan infrastruktur dinilai cepat berdampak ketika dilakukan di Jawa. Namun, di luar Jawa terkadang tak langsung bisa dimanfaatkan, seperti Kereta Api Makassar-Parepare. Ikaputra menjelaskan konektivitas itu tidak hanya bicara mengangkut orang dan pergerakannya, tapi perlu dilihat tujuan-tujuan yang lebih besar lagi. Ada banyak komoditas di luar Jawa yang membutuhkan kemudahan alur dan ketersediaan transportasi.

Dia menerangkan kebijakan pemerintah, seperti melarang ekspor barang mentah, akan mengubah moda transportasi dan infrastrukturnya. Adanya infrastruktur baru atau hasil revitalisasi perlu diikuti berbagai kebijakan dan perencanaan komprehensif dari pemerintah pusat, daerah, dan seluruh stakeholder, dalam pemanfaatannya.

“Harus segera dilengkapi dengan tahapan yang panjang. Siapa yang akan mengoperasikan dan memanfaatkan di situ. Di situ kita mulai berpikir bersama untuk merencanakannya. Komprehensif (di sini) kelengkapan rencana-rencana yang mengintegrasikan infrastruktur yang harus diutamakan. Tanpa perencanaan komprehensif, tidak akan sukses,” tegasnya.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai wajarmultiplier effectpembangunan infrastruktur di masa pandemi tak langsung berdampak pada perekonomian. Pertama, dananya menurun kemudian adanya sejumlah pembatasan pengerjaan pada awal pandemi. Ketika pemerintah mulai menemukan ramuan untuk membuka sektor esensial, termasuk infrastruktur, dampaknya mulai menggeliat.

(Baca juga:Perbaiki Infrastruktur Kawasan Wisata Puncak)

“Jadi kalau bicara konteks pandemi, proporsi atau sumbangannya lebih kecil. Kalau bicara di luar pandemi, dampak yang diberikan, terutama pada proses konstruksi awal dilakukan itu menyerap pekerja dan untuk membeli bahan baku. Itu bisa memberikanmultiplier effectke perekonomian,” ujarnya kepada KORAN SINDO.