Pemerintah Berikan Kompensasi Listrik Senilai Rp24,6 Triliun ke PLN

Hadirnya pemerintah juga diperkuat dengan penerapan tarif adjustment hanya untuk rumah tangga mampu di atas 3.500 VA dan pelanggan pemerintah. Untuk pelanggan rumah tangga yang lainnya masih tetap ada keberpihakan Pemerintah.

"Sehingga anggaran APBN ke depan dapat terus dialokasikan untuk program-program yang lebih luas asas kemanfaatannya dan berkeadilan sosial," tambah Darmawan.

Sepanjang tahun 2021, PLN melakukan usaha luar biasa untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan PLN akibat oversupply dengan melakukan upaya efisiensi.

Langkah efisiensi dari sisi Opex maupun Capex serta pengendalian BPP dan Non Allowable Cost melalui penerapan Cash War Room, dan Spend Control Tower.

"Tujuannya agar langkah cost avoidance dan cost reduction termonitor dengan ketat, digitalisasi dan integrasi proses bisnis end to end. Kami juga lakukan sentralisasi pembayaran berbasis digital, sehingga cash bisa dioptimasi," ujar Darmawan.



Dengan adanya upaya efisiensi ini, likuiditas PLN membaik. Sehingga sampai dengan saat ini PLN belum perlu melakukan penarikan pinjaman Global Bond dan tetap dapat melakukan pembayaran kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, baik pembayaran pinjaman maupun pembayaran kepada pihak ketiga.

"Kami juga melakukan konsolidasi para pengembang IPP. Pembangkit-pembangkit IPP yang seharusnya Commercial Operation Date (COD) pada tahun 2021 dan 2022, kami lakukan renegosiasi untuk penundaan jadwal COD. Dengan langkah ini, maka beban TOP tahun 2021 dan 2022 terhindarkan dan ada cost saving yang kapitalisasinya sebesar Rp 45 triliun bagi PLN," ujar Darmawan.

Ke depan, langkah-langkah efisiensi dan peningkatan efektivitas kinerja PLN akan terus diperkuat. PLN akan terus mendukung program Pemerintah dalam menyediakan listrik yang efisien, berkualitas dan berkesinambungan. Untuk itu mohon dukungan dari semua pihak agar ini bisa berjalan dengan baik.