Pengamat Ungkap Simalakama Proyek-proyek Infrastruktur dari China
Selasa, 19 Juli 2022 - 08:50 WIB
loading...
Proyek kereta cepat Jakarta Bandung menemui banyak kendala, seperti proyek China di negara-negara lain. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Tiongkok di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping sejak tahun 2013 konsisten mengeluarkan kebijakan luar negeri mercusuar, dimulai dengan Belt and Road Initiative (BRI) . Yang terbaru adalah Global Security Initiative (GSI) dan Global Development Initiative (GDI). Keduanya dikatakan saling berkelindan, menyatu secara integral yang mungkin jika dipadupadankan menjadi prakarsa keamanan dan pembangunan global Tiongkok.
Baca juga: Tenang, Mobil Listrik Rakitan Cikarang Bisa Terjang Banjir Sedalam 1 Meter
Pengamat Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengungkapkan, di separuh berjalannya BRI, Pemerintah Tiongkok telah berhasil, meskipun berjalan tidak seagresif yang dibayangkan sebelumnya, memperluas pengaruh perekonomiannya di negara-negara berkembang di Asia-Pasifik, Afrika, juga Eropa Tengah dan Eropa Timur.
Mata publik mulai terbuka bahwa kebijakan BRI yang menjadi andalan Pemerintah Tiongkok saat ini untuk membantu pembangunan infrastruktur negara-negara berkembang termasuk Indonesia ternyata banyak menemui kendala. Sebut saja pembengkakan pembiayaan (kereta cepat Jakarta-Bandung), masalah hak-hak buruh (pembangunan rel kereta di Yunani), dampak lingkungan yang tidak terkendali dengan baik (pembangkit listrik berbasis batubara Emba Hulutlu di Turki), dan aksi negatif dari kelompok masyarakat lokal di berbagai negara (di antaranya Rusia, Kazakhstan, Georgia, Hongaria, dan Serbia). Belum lagi terdapat sejumlah proyek yang menghancurkan ekonomi negara tertentu, seperti Sri Lanka dan Pakistan.
“Konon negara-negara itu banyak yang ingin maju secara mendadak, ingin terlibat globalisasi masa depan, akibatnya mereka tidak sadar saat Tiongkok merancang suatu proposal yang sangat mahal dan harus mereka bayar kemudian hari. Sri Lanka sebelumnya sudah memberikan pelabuhannya untuk akses Tiongkok. Dan itu sudah menjadi bukti penyerahan kedaulatan atas wilayah tersebut, karena Tiongkok bisa kontrol (wilayah tersebut), kan? Dan hal yang sama sedang dilakukan di Timor Leste,” kata Teuku dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/7/2022).
Baca juga: Tenang, Mobil Listrik Rakitan Cikarang Bisa Terjang Banjir Sedalam 1 Meter
Pengamat Internasional Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah mengungkapkan, di separuh berjalannya BRI, Pemerintah Tiongkok telah berhasil, meskipun berjalan tidak seagresif yang dibayangkan sebelumnya, memperluas pengaruh perekonomiannya di negara-negara berkembang di Asia-Pasifik, Afrika, juga Eropa Tengah dan Eropa Timur.
Mata publik mulai terbuka bahwa kebijakan BRI yang menjadi andalan Pemerintah Tiongkok saat ini untuk membantu pembangunan infrastruktur negara-negara berkembang termasuk Indonesia ternyata banyak menemui kendala. Sebut saja pembengkakan pembiayaan (kereta cepat Jakarta-Bandung), masalah hak-hak buruh (pembangunan rel kereta di Yunani), dampak lingkungan yang tidak terkendali dengan baik (pembangkit listrik berbasis batubara Emba Hulutlu di Turki), dan aksi negatif dari kelompok masyarakat lokal di berbagai negara (di antaranya Rusia, Kazakhstan, Georgia, Hongaria, dan Serbia). Belum lagi terdapat sejumlah proyek yang menghancurkan ekonomi negara tertentu, seperti Sri Lanka dan Pakistan.
“Konon negara-negara itu banyak yang ingin maju secara mendadak, ingin terlibat globalisasi masa depan, akibatnya mereka tidak sadar saat Tiongkok merancang suatu proposal yang sangat mahal dan harus mereka bayar kemudian hari. Sri Lanka sebelumnya sudah memberikan pelabuhannya untuk akses Tiongkok. Dan itu sudah menjadi bukti penyerahan kedaulatan atas wilayah tersebut, karena Tiongkok bisa kontrol (wilayah tersebut), kan? Dan hal yang sama sedang dilakukan di Timor Leste,” kata Teuku dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/7/2022).
Lihat Juga :
