Jaga Harga Ayam, Pembibit Minta Pemerintah Lirik Potensi Lokal

JAKARTA - Pemerintah diharapkan menekan angka impor bibit ayam dari luar negeri dan percaya dengan produksi lokal. Hal tersebut agar dapat menjaga harga pasar ayam broiler.

Founder PT Putra Perkasa Genetika Renaldy Anggada menyampaikan bahwa saat ini Indonesia sangat bergantung dengan bibit ayam impor dari luar negri. Sehingga, harga ayam sesungguhnya akan sangat bergantung dengan situasi ekonomi dunia.

"Dengan menggunakan bibit ayam lokal, harga bibit ayam bisa ditekan lebih murah dan dapat menurunkan harga ayam di pasar Indonesia," kata dia, Jumat (22/7/2022).



Menurut dia Indonesia menjadi yang pertama untuk menciptakan bibitnya bibit ayam yang lebih dikenal dengan nama Great Grand Parent Stock (GGP) di Asia. Ayam yang dihasilkan dari bibit tersebut memiliki kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan dengan bibit ayam yang berasal dari negara lain. Karakteristik tersebut membuat bibit ayam dari Indonesia cocok terhadap iklim tropis yang ada di Indonesia.

Upaya untuk menghadirkan bibit unggul secara mandiri perlu tetap menjadi perhatian. Karena itu, dalam mendukung peningkatan produksi ternak khususnya ayam, kementerian pertanian mencangkan untuk mengadakan bibit betina produktif ternak ayam di tahun 2022 sebesar 18.30.031 ekor dan meningkat 18.969.602 di tahun 2023 dan 19.509.172 di tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan supply grand parent stock (GPS) untuk mencapai target tersebut sebagaimana tertuang dalam perubahan kedua Rencana Strategis Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024.

"Ke depan pemerintah perlu tetap memperhatikan potensi tersebut guna perkembangan industri peternakan yang mandiri dan berdaya saing. Hal ini tentu saja sesuai dengan harapan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya menyerap produk hasil dari dalam negeri, ya salah satunya adalah GGP ayam broiler unggul tersebut. Cara itu tentu bisa ditempuh guna menekan angka impor bibit ayam," kata dia.


Pemerintah juga diharapkan untuk tetap berkolaborasi aktif dengan para pelaku usaha, sehingga keberhasilan dalam penerapan kebijakan dapat benar-benar dirasakan masyarakat.