Anggaran Kominfo Terus Ditambah hingga Rp27 T, Sri Mulyani Beberkan Alasannya

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa di era digitalisasi ini perbaikan tata kelola sangat terkait dengan bagaimana merancang sistem terintegrasi dari proses bisnis, data, dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) dengan menggunakan teknologi informasi.

Kunci yang sangat penting di dalam perbaikan ini adalah pengelolaan, penguatan pengawasan, peningkatan layanan bagi pelaku usaha, dan kepastiannya.

"Digitalisasi akan mengandalkan sistem yang bisa memiliki integritas dari sisi data dan proses bisnisnya untuk pelayanan. Tak hanya itu, ada kepastian waktu, transparansi, proses bisnis yang baik, dan juga keadilan serta kepastian," ujarnya dalam webinar Digitalisasi sebagai Sarana Pencegahan Korupsi: Cegah Korupsi Komoditas dan Optimalisasi PNBP, di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendukung transformasi dan digitalisasi ekonomi. Pasalnya, bukan hanya untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan komoditas, digitalisasi memiliki manfaat yang sangat luas.



APBN sendiri merupakan instrumen yang sangat penting untuk terus membangun pondasi transformasi digitalisasi ekonomi Indonesia.

"Di dalam masa pandemi, semua K/L semua anggaran dan fungsinya turun kecuali untuk membantu sektor kesehatan dan meningkatkan bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang terpukul oleh pandemi. Belanja untuk transformasi digital juga tidak dipotong, justru ditingkatkan dalam periode pandemi 2020," tuturnya.

Hal ini, kata dia, merupakan bukti bahwa pemerintah melihat fondasi untuk membangun transformasi digitalisasi melalui investasi infrastruktur digital adalah keharusan yang tidak boleh ditunda dan dikorbankan hanya karena terjadinya pandemi.

"Justru kita harus mengakselerasi di dalam investasi. Makanya kalau kita lihat, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan salah satu dari sedikit K/L yang anggarannya dalam tiga tahun terakhir terus meningkat,” ungkapnya.

Dia membeberkan, anggaran Kominfo pada tahun 2020 sebesar Rp20 triliun, naik 73% dari tahun sebelumnya yang hanya Rp5,3 triliun. “Tahun 2021 naik lagi menjadi Rp26 triliun, dan lalu naik menjadi Rp27 triiliun," ungkap Sri Mulyani.



Dia mengatakan, anggaran tersebut dipakai untuk membangun fondasi infrastruktur karena tidak mungkin transformasi digital dan digitalisasi terwujud apabila infrastruktur digitalnya tidak dibangun. Hal ini termasuk membangun BTS 4G di 4.200 desa.

"Kita juga terus membangun agar daerah 3T menjadi prioritas agar mereka juga bisa menikmati transformasi digital,” ucap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.



Menurut Sri, hal ini juga sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kesempatan untuk terjadinya korupsi dalam transaksi yang dapat mengurangi keuangan negara harus dikurangi.

“Antara lain dengan membangun platform digital yang tidak lagi atau mempersempit dan mengurangi terjadinya praktek bisnis yang tidak baik, yaitu terjadi korupsi atau kompromi terhadap integritas," pungkasnya.