Perlu Strategi Pengelolaan SDM untuk Hadapi Transisi Energi Indonesia

JAKARTA - Menghadapi transisi energi Indonesia 2030-2050, Pemerintah dan perusahaan di sektor energi dinilai perlu menyiapkan strategi yang tepat dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Dengan demikian, SDM lokal siap mengambil peran strategis sebagai penggerak dan pelaksana transisi tersebut.

"Tanpa melakukan perubahan dalam pengelolaan SDM, khususnya SDM energi, proses transisi bisa berjalan lambat dan bauran energi hanya akan menjadi impian dan cita-cita semu saja," ujar Psikolog dan praktisi SDM industri energi Dony Indrawan dalam diskusi virtual di Jakarta, Rabu (3/8/2022) malam.



Dony menjelaskan bahwa rencana dan pelaksanaan transisi energi adalah sebuah keniscayaan bagi Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Dengan kesenjangan yang semakin tinggi antara kemampuan menyediakan energi fosil seperti minyak dan gas bumi, serta kebutuhan energi yang semakin bertambah hingga 2030 sampai 2050, transisi energi menjadi sebuah keharusan.

"Indonesia harus menetapkan posisi yang tepat guna mendorong kesiapan melaksanakan transisi energi ini sedini mungkin dengan membuat strategi yang tepat, termasuk strategi dalam pengelolaan SDM-nya," tegas pria yang pernah bertugas sebagai praktisi HR di Kantor Pusat Chevron, Texas, Amerika Serikat tersebut.

Menurut Dony, minimal ada tiga strategi utama bagi pemerintah untuk menyiapkan SDM yang akan menunjang keberhasilan rencana transisi energi ini. Pertama, melakukan perubahan kebijakan SDM energi yang selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Hal ini, jelas Dony, berkaitan dengan kebijakan penyiapan dana, infrastruktur, kurikulum, dan penyiapan SDM potensial untuk pengembangan ilmu dan teknologi, termasuk riset-riset dan pemanfaatan praktik terbaik di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang berfokus pada energi baru dan terbarukan, serta pengembangan pemanfaatan energi fosil yang lebih maju dan ramah lingkungan.

"Energi fosil akan tetap memegang peran penting pada 2050 sehingga perlu strategi pengembangan SDM yang relevan dengan tuntutan green economy serta prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG)," ujarnya.

Kedua, mengubah demografi keahlian SDM energi Indonesia. Proses untuk menjadikan seseorang ahli di sektor energi bukanlah proses satu malam sehingga diperlukan data yang akurat untuk menetapkan jumlah kebutuhan ahli/tenaga profesional berdasarkan bidang-bidang keahlian yang dipetakan secara realistis dalam bauran energi Indonesia.

"Setelah itu, baru kita bisa mengembangkan proses untuk mentransisikan SDM energi saat ini dan generasi selanjutnya dalam mendukung terciptanya demografi keahlian yang diinginkan sejalan dengan tata waktu transisi energi," tuturnya.