Krisis Covid-19, Pemerintah Harus Memikirkan Tiga Langkah Kedepan
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 saat ini, sangat berbeda dengan krisis keuangan Asia 1998 maupun krisis keuangan 2008 yang berpusat di Amerika Serikat. Pandemi Covid-19 telah membuat ketidakpastian global dan berdampak pada semua sektor, mulai publik hingga swasta. Membuat pemerintah berjibaku menghadapi tantangan akibat pandemi.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis akibat pandemi adalah menyiapkan stimulus fiskal sebanyak Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit APBN hingga 6,34% dari PDB.
"Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia. Itu salah satu shock besar karena tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi kita harus memikirkan dua sampai tiga langkah kedepan," tandas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Lanjut dia, untuk mengatasinya, pemerintah langsung merespons dengan cepat yaitu dengan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid-19 ini memukul perekonomian masyarakat secara luas, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha.
Pemerintah pun melakukan perlindungan sosial, dukungan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. "Salah satu langkah penting adalah restrukturisasi kredit UMKM, dibarengi dengan subsidi bunga dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja, baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit," jelasnya.
Menkeu menambahkan yang berbeda dalam krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial. "Beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online. Episentrum pandemi di Indonesia yaitu Jakarta yang masyarakatnya lebih maju dalam penguasaan teknologi. Sehingga meskipun tidak ada kontak (fisik), transaksi terus berlangsung. Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital," sambungnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan strategi pembiayaan Indonesia di masa pandemi menyebabkan gejolak pasar keuangan, pendalaman pasar dan mengandalkan pembiayaan domestik menjadi sangat penting. Di Indonesia, peningkatan defisit terjadi secara dramatis menjadi di atas 6%.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan tiga langkah. Petama, melihat sumber pembiayaan yang kita miliki sendiri. Selanjutnya pemerintah juga memanfaatkan pasar surat berharga dalam negeri.
"Di samping itu, dimungkinkannya bank sentral untuk membeli dan berpartisipasi di pasar primer juga menjadi satu hal kritikal. Terakhir, peran lembaga keuangan multilateral dan bilateral juga sangat penting dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah," tandasnya.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis akibat pandemi adalah menyiapkan stimulus fiskal sebanyak Rp695,2 triliun dan memperlebar defisit APBN hingga 6,34% dari PDB.
"Krisis kali ini berbeda sekali karena kita harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligus. Untuk membendung penyebaran virus, kita harus membatasi pergerakan manusia. Itu salah satu shock besar karena tidak pernah terjadi sebelumnya, jadi kita harus memikirkan dua sampai tiga langkah kedepan," tandas Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (30/6/2020).
Lanjut dia, untuk mengatasinya, pemerintah langsung merespons dengan cepat yaitu dengan melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pandemi Covid-19 ini memukul perekonomian masyarakat secara luas, termasuk rumah tangga dan pelaku usaha.
Pemerintah pun melakukan perlindungan sosial, dukungan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. "Salah satu langkah penting adalah restrukturisasi kredit UMKM, dibarengi dengan subsidi bunga dan memberikan kemudahan untuk mendapatkan kredit modal kerja, baik melalui penempatan dana murah pada perbankan maupun penjaminan kredit," jelasnya.
Menkeu menambahkan yang berbeda dalam krisis kali ini adalah adanya pembatasan sosial. "Beruntung kita punya teknologi sehingga banyak transaksi dilakukan secara online. Episentrum pandemi di Indonesia yaitu Jakarta yang masyarakatnya lebih maju dalam penguasaan teknologi. Sehingga meskipun tidak ada kontak (fisik), transaksi terus berlangsung. Banyak orang beralih menggunakan transaksi dengan teknologi digital. Hal ini mengakselerasi penggunaan teknologi yang (selanjutnya) mentransformasi ekonomi ke digital," sambungnya.
Sri Mulyani juga menjelaskan strategi pembiayaan Indonesia di masa pandemi menyebabkan gejolak pasar keuangan, pendalaman pasar dan mengandalkan pembiayaan domestik menjadi sangat penting. Di Indonesia, peningkatan defisit terjadi secara dramatis menjadi di atas 6%.
Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan tiga langkah. Petama, melihat sumber pembiayaan yang kita miliki sendiri. Selanjutnya pemerintah juga memanfaatkan pasar surat berharga dalam negeri.
"Di samping itu, dimungkinkannya bank sentral untuk membeli dan berpartisipasi di pasar primer juga menjadi satu hal kritikal. Terakhir, peran lembaga keuangan multilateral dan bilateral juga sangat penting dalam memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah," tandasnya.
(bon)