Ditopang Layanan Keimigrasian, Kemenkumham Catat PNBP 2,2 Triliun di Semester I/2022

Layanan berikutnya adalah administrasi hukum umum yang terdiri dari fidusia, badan hukum, jasa hukum lainnya, dan PNBP Umum.

Hingga saat ini layanan tersebut sudah mencapai realisasi sebesar 51,64% dari target sebesar Rp938.046.897.000, sudah terealisasi sebesar Rp484.447.273.315.

Sedangkan dari layanan kekayaan intelektual telah tercapai Rp470.040.791.941 dari sasaran sebesar Rp850.000.000.000 atau 55,30%.

“Layanan kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan desain industri, paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) dan Rahasia Dagang (RD), serta merek dan indikasi geografis,” tutur Andap.



Adapun jenis PNBP Kemenkumham lainnya yaitu berasal dari pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan yang dijalankan oleh BPSDM, serta pendapatan sewa tanah gedung dan bangunan yang dijalankan oleh Sekretaris Jenderal.

Berdasarkan data tersebut, Kementerian di bawah kendali Yasonna Laoly ini yakin berhasil mengumpulkan PNBP melebihi target di akhir periode.

“Jika saat ini saja kita berhasil mencapai 64,11% dari target, Insha Allah di akhir periode Kemenkumham dapat menyumbang PNBP melebihi target yang ditetapkan," kata Andap optimistis.

Sebelumnya, akibat pandemi, Kemenkumham sempat mengalami penurunan PNBP secara signifikan. Namun, beragam inovasi dan pemanfaatan teknologi membuat Kemenkumham dapat bangkit kembali memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kondisi itu tidak hanya dialami Kemenkuham, tetapi hampir seluruh sektor maupun Kementerian/Lembaga (K/L).