Ekonomi Dunia Sedang Tak Baik-baik Saja, Sri Mulyani Beri Contoh Situasi di Inggris
loading...
Mundurnya Perdana Menteri (PM) Inggris, Liz Truss menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap situasi politik suatu negara. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Mundurnya Perdana Menteri (PM) Inggris, Liz Truss menurut Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani menjadi bukti bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap situasi politik suatu negara. Ditekankan olehnya bahwa ekonomi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja.
"Di Inggris, kita bisa melihat karena tekanan ekonomi dan inflasinya yang tinggi, Menteri Keuangannya diganti, bahkan PM-nya turun. Ini bukti bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kondisi politik," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Oktober 2022 di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Situasi dunia saat ini, sebut dia, penuh ketidakpastian dan sedang tidak baik-baik saja. Lingkungan global bergejolak dengan tingginya harga komoditas utama dunia yang berimbas besar terhadap perekonomian banyak negara, dan volatilitasnya yang tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.
"Gejolak geopolitik ini sudah mengganggu sisi pasokan dan distribusi, karena menyebabkan harga komoditas menjadi tinggi dan gampang sekali bergejolak. Tingginya harga-harga komoditas ini kemudian juga memicu tingginya inflasi di berbagai negara," ucap Sri Mulyani.
Tak hanya itu saja, dia mewaspadai Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang semakin agresif menaikkan suku bunganya merespon tingginya inflasi AS di 8,2%. Bahkan, diperkirakan hingga akhir tahun, angka suku bunganya bisa mencapai 4,5%. Tindakan ini tentunya akan berdampak terhadap seluruh dunia.
Gejolak inflasi juga sudah nampak di Eropa dengan inflasi yang sudah mencapai level 10, terutama di harga energi yang kemudian memicu gejolak dan tekanan sosial. Negara-negara emerging markets juga masih mengalami inflasi, misal Brazil 8,7%, Meksiko 8,7%, India 7%, dan Indonesia 6%.
"Maka dari itu perlu respons kebijakan moneter untuk menstabilkan harga, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan menetapkan likuiditas. Outlook perekonomian global menjadi melemah seiring kenaikan harga dan pengetatan kebijakan moneter," pungkas Sri.
Lihat Juga: Siap Hadapi Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Pemerintah Beri Sederet Insentif bagi Masyarakat
"Di Inggris, kita bisa melihat karena tekanan ekonomi dan inflasinya yang tinggi, Menteri Keuangannya diganti, bahkan PM-nya turun. Ini bukti bahwa kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kondisi politik," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA edisi Oktober 2022 di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Situasi dunia saat ini, sebut dia, penuh ketidakpastian dan sedang tidak baik-baik saja. Lingkungan global bergejolak dengan tingginya harga komoditas utama dunia yang berimbas besar terhadap perekonomian banyak negara, dan volatilitasnya yang tinggi akibat perang Rusia-Ukraina.
"Gejolak geopolitik ini sudah mengganggu sisi pasokan dan distribusi, karena menyebabkan harga komoditas menjadi tinggi dan gampang sekali bergejolak. Tingginya harga-harga komoditas ini kemudian juga memicu tingginya inflasi di berbagai negara," ucap Sri Mulyani.
Tak hanya itu saja, dia mewaspadai Bank Sentral AS The Federal Reserve (The Fed) yang semakin agresif menaikkan suku bunganya merespon tingginya inflasi AS di 8,2%. Bahkan, diperkirakan hingga akhir tahun, angka suku bunganya bisa mencapai 4,5%. Tindakan ini tentunya akan berdampak terhadap seluruh dunia.
Gejolak inflasi juga sudah nampak di Eropa dengan inflasi yang sudah mencapai level 10, terutama di harga energi yang kemudian memicu gejolak dan tekanan sosial. Negara-negara emerging markets juga masih mengalami inflasi, misal Brazil 8,7%, Meksiko 8,7%, India 7%, dan Indonesia 6%.
"Maka dari itu perlu respons kebijakan moneter untuk menstabilkan harga, yaitu dengan menaikkan suku bunga dan menetapkan likuiditas. Outlook perekonomian global menjadi melemah seiring kenaikan harga dan pengetatan kebijakan moneter," pungkas Sri.
Lihat Juga: Siap Hadapi Kenaikan PPN Jadi 12 Persen, Pemerintah Beri Sederet Insentif bagi Masyarakat
(akr)
Explore More