Tingkatkan Kompetensi SDM, LAN Buka Program Magang ASN di Papua
Senin, 07 November 2022 - 16:30 WIB
loading...
LAN mengakselerasi pengembangan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengakselerasi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan membuka program magang di Papua.
Ketua LAN Adi Suryanto mengatakan program magang merupakan salah satu upaya LAN dalam mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Sebagai salah satu program prioritas nasional pengembangan kompetensi ASN dilakukan untuk mewujudkan ASN sebagai birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy.
"Diharapkan hal ini dapat memberikan dampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta menjamin pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua," ujar Adi dalam pernyataannya, Senin (7/11/2022).
Baca Juga: Cara Daftar Akun di sscascn.bkn.go.id untuk Pendaftaran PPPK 2022
Dia menjelaskan Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan training rate atau tingkat pelatihan yang masih rendah. Masih banyak ASN yang masih belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Padahal, hal ini merupakan kebutuhan yang harus dapat dilaksanakan secara masif, termasuk di kawasan timur Indonesia. "Maka melalui piloting magang ini menjadi salah satu upaya kami untuk menaikKan nilai training rate tersebut," jelasnya.
Menurut dia program magang bagi ASN Papua merupakan salah satu jalur pengembangan kompetensi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022. Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sementara SE Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui program magang.
"Perlu disadari bahwa pengembangan kompetensi di kawasan Indonesia bagian timur ini tidak bisa dilakukan oleh LAN sendiri, melainkan perlu adanya kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah, mitra magang, dan sektor swasta," ujar Adi.
Adapun instansi pemerintah yang dimaksud, yaitu Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk mitra magang bisa berasal dari instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda), sedangkan sektor swasta dalam hal ini diwakili oleh Tanoto Foundation. Adi mengungkapkan, program magang juga menjadi salah satu alternatif pengembangan kompetensi ASN. Program ini dapat diaplikasikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN, khususnya di Provinsi Papua.
"Program Magang merupakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang berbasis experiential learning, untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan atau learning by doing," kata dia.
Melalui pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua, Adi berharap, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dapat dijadikan momen penting untuk menyiapkan kapasitas aparatur. "Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua akan dapat terwujud jika didukung dengan ASN yang kompeten dan profesional di segala aspek pembangunan," tuturnya.
Baca Juga: Eksistensi ASN Melawan Disrupsi, PNS Dituntut Lebih Lincah dan Kreatif
Sebagai informasi, program Piloting Magang ASN Provinsi Papua diikuti oleh 42 orang peserta yang akan dimulai pada 7 November sampai 21 Desember 2022. Adapun program Magang tersebut akan dan dibagi menjadi dua tahap, yakni pra-magang selama satu minggu di LAN dan magang selama enam minggu di instansi mitra magang.
Mitra magang yang dimaksud, yaitu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta sejumlah pemda best practices. Adapun pemda yang ditunjuk adalah Pemprov Jawa Barat (Jabar), Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemprov Jawa Timur (Jatim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemkot Malang, dan Pemkot Tangerang.
Ketua LAN Adi Suryanto mengatakan program magang merupakan salah satu upaya LAN dalam mengakselerasi pengembangan kompetensi ASN, terutama di kawasan Indonesia bagian timur. Sebagai salah satu program prioritas nasional pengembangan kompetensi ASN dilakukan untuk mewujudkan ASN sebagai birokrasi kelas dunia atau world class bureaucracy.
"Diharapkan hal ini dapat memberikan dampak pada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat serta menjamin pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua," ujar Adi dalam pernyataannya, Senin (7/11/2022).
Baca Juga: Cara Daftar Akun di sscascn.bkn.go.id untuk Pendaftaran PPPK 2022
Dia menjelaskan Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan training rate atau tingkat pelatihan yang masih rendah. Masih banyak ASN yang masih belum memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Padahal, hal ini merupakan kebutuhan yang harus dapat dilaksanakan secara masif, termasuk di kawasan timur Indonesia. "Maka melalui piloting magang ini menjadi salah satu upaya kami untuk menaikKan nilai training rate tersebut," jelasnya.
Menurut dia program magang bagi ASN Papua merupakan salah satu jalur pengembangan kompetensi yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah seiring terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 dan Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Nomor 20 Tahun 2022. Adapun Inpres Nomor 9 Tahun 2020 berisi tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sementara SE Menteri PAN-RB Nomor 20 Tahun 2022 tentang Peran Serta Instansi Pemerintah dalam Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Daerah Papua melalui program magang.
"Perlu disadari bahwa pengembangan kompetensi di kawasan Indonesia bagian timur ini tidak bisa dilakukan oleh LAN sendiri, melainkan perlu adanya kolaborasi antar berbagai instansi pemerintah, mitra magang, dan sektor swasta," ujar Adi.
Adapun instansi pemerintah yang dimaksud, yaitu Sekretariat Wakil Presiden, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Untuk mitra magang bisa berasal dari instansi pusat dan pemerintah daerah (pemda), sedangkan sektor swasta dalam hal ini diwakili oleh Tanoto Foundation. Adi mengungkapkan, program magang juga menjadi salah satu alternatif pengembangan kompetensi ASN. Program ini dapat diaplikasikan untuk meningkatkan profesionalitas ASN, khususnya di Provinsi Papua.
"Program Magang merupakan jalur pengembangan kompetensi nonklasikal yang berbasis experiential learning, untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan atau learning by doing," kata dia.
Melalui pengembangan kompetensi ASN di Provinsi Papua, Adi berharap, pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dapat dijadikan momen penting untuk menyiapkan kapasitas aparatur. "Percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Papua akan dapat terwujud jika didukung dengan ASN yang kompeten dan profesional di segala aspek pembangunan," tuturnya.
Baca Juga: Eksistensi ASN Melawan Disrupsi, PNS Dituntut Lebih Lincah dan Kreatif
Sebagai informasi, program Piloting Magang ASN Provinsi Papua diikuti oleh 42 orang peserta yang akan dimulai pada 7 November sampai 21 Desember 2022. Adapun program Magang tersebut akan dan dibagi menjadi dua tahap, yakni pra-magang selama satu minggu di LAN dan magang selama enam minggu di instansi mitra magang.
Mitra magang yang dimaksud, yaitu dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta sejumlah pemda best practices. Adapun pemda yang ditunjuk adalah Pemprov Jawa Barat (Jabar), Pemprov Jawa Tengah (Jateng), Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Pemprov Jawa Timur (Jatim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Pemkot Malang, dan Pemkot Tangerang.
(nng)
Lihat Juga :
