Kepala Badan Pangan Ditantang Soal Impor, Anggota Komisi IV: Bapak Punya Nyali?
loading...
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR mengkritisi kinerja Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dalam mengurus bahan pangan. Pasalnya, hingga saat ini aktivitas impor pangan terus berlanjut padahal Indonesia bisa mengoptimalisasikan produktivitas pertanian di dalam negeri.
"Saya ingin tegaskan lagi Badan Pangan Nasional bukan sekedar badan ketahanan pangan nasional. Badan ini dibentuk dengan tujuan, pertama mewujudkan kedaulatan pangan, sedikit di bawah itu mewujudkan kemandirian pangan, sedikit di bawah itu mewujudkan swasembada pangan. Soal ketahanan pangan dan ketersediaan pangan itu jauh sekali di bawah kedaulatan pangan," ujar Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema), anggota Komisi IV DPR, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Politisi PDI-Perjuangan ini pun menantang Arief untuk bisa bicara kepada Menteri Perdagangan terkait masalah impor. Kemudian juga kepada Kementerian Pertanian agar meminta meningkatkan produktivitas pangan. Sebab, kedua kementerian tersebut berhubungan dengan rantai permasalahan perpanganan nasional.
"Pertanyaan saya, Bapak punya nyali, punya power enggak untuk misalnya bicara impor kepada Kementerian Perdagangan? Bicara bagaimana meningkatkan produktivitas kepada Kementerian Pertanian, atau juga bagaimana mengomunikasikan ini kepada Kementerian BUMN yang di dalamnya ada BUMN-BUMN sektor pangan?" tanya Ansy.
Dia menilai, kerapkali data Kementerian Perdagangan berbeda dengan data Kementerian Pertanian, termasuk dengan Bulog. Ansy pun mempertanyakan kepada Arief, bagaimana bisa mesinkronisasikan data-data yang berbeda itu.
"Bapak bukan sekedar simpul yang menjalankan fungsi koordinatif tetapi pihak yang memiliki otoritas karena memegang kendali. Jadi bisakah Bapak ngomong kepada Menteri Perdagangan jangan impor? Bisakah bapak ngomong kepada Menteri Pertanian tolong produktivitasnya dinaikkan?," ucapnya kembali.
Ansy gencar mempertanyakan hal itu, sebab, saat ini seluruh dunia sedang khawatir akan adanya krisis pangan. "Kalau semua negara menerapkan kebijakan politik autarki menahan barang-barangnya untuk tidak diekspor keluar dan terjadi krisis pangan, maka celaka buat negara kita," tukasnya.
"Saya ingin tegaskan lagi Badan Pangan Nasional bukan sekedar badan ketahanan pangan nasional. Badan ini dibentuk dengan tujuan, pertama mewujudkan kedaulatan pangan, sedikit di bawah itu mewujudkan kemandirian pangan, sedikit di bawah itu mewujudkan swasembada pangan. Soal ketahanan pangan dan ketersediaan pangan itu jauh sekali di bawah kedaulatan pangan," ujar Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema), anggota Komisi IV DPR, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta, Rabu (16/11/2022).
Politisi PDI-Perjuangan ini pun menantang Arief untuk bisa bicara kepada Menteri Perdagangan terkait masalah impor. Kemudian juga kepada Kementerian Pertanian agar meminta meningkatkan produktivitas pangan. Sebab, kedua kementerian tersebut berhubungan dengan rantai permasalahan perpanganan nasional.
"Pertanyaan saya, Bapak punya nyali, punya power enggak untuk misalnya bicara impor kepada Kementerian Perdagangan? Bicara bagaimana meningkatkan produktivitas kepada Kementerian Pertanian, atau juga bagaimana mengomunikasikan ini kepada Kementerian BUMN yang di dalamnya ada BUMN-BUMN sektor pangan?" tanya Ansy.
Dia menilai, kerapkali data Kementerian Perdagangan berbeda dengan data Kementerian Pertanian, termasuk dengan Bulog. Ansy pun mempertanyakan kepada Arief, bagaimana bisa mesinkronisasikan data-data yang berbeda itu.
"Bapak bukan sekedar simpul yang menjalankan fungsi koordinatif tetapi pihak yang memiliki otoritas karena memegang kendali. Jadi bisakah Bapak ngomong kepada Menteri Perdagangan jangan impor? Bisakah bapak ngomong kepada Menteri Pertanian tolong produktivitasnya dinaikkan?," ucapnya kembali.
Ansy gencar mempertanyakan hal itu, sebab, saat ini seluruh dunia sedang khawatir akan adanya krisis pangan. "Kalau semua negara menerapkan kebijakan politik autarki menahan barang-barangnya untuk tidak diekspor keluar dan terjadi krisis pangan, maka celaka buat negara kita," tukasnya.
(uka)