Stok Beras Dinilai Cukup, Tiga Organisasi Pertanian Tolak Impor
loading...
Siswa SMKPPN Sembawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan melakukan pengubinan bersama penyuluh setempat. Ubinan cara untuk menghitung potensi produksi padi per hektare pada lahan persawahan milik petani.
A
A
A
JAKARTA - Tiga organisasi pertanian menolak impor beras yang akan dilakukan pemerintah. Ketiga organisasi pertanian itu yakni Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani), Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (FKP4S) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).
Mereka menilai, rencana pemerintah tersebut tidak tepat mengingat produksi beras dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Ketua Perhiptani Fathan Al Rasyid mengatakan pemerintah tidak perlu impor beras karena cadangan beras yang ada di masyarakat cukup. “Tidak perlu impor beras, karena sebenarnya barangnya (gabah) ada di tangan petani. Yang perlu dilakukan adalah gerakan penyerapan gabah dari petani,” kata Fathan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/12/2022).
(Baca juga:Menyoal Kebijakan Impor Beras Mendag)
Dia mengingatkan tidak perlu emosional menghadapi isu tersebut, sebab cadangan beras di masyarakat cukup. Petani dalam rangka ketahanan pangan keluarga punya stok. “Pedagang pengecer juga punya stok, begitu pula penggilingan padi, sedangkan di Bulog itu kan cuma 5%,” katanya.
Menurut Fathan, Bulog mungkin kesulitan karena tidak punya personel di tingkat lapangan untuk proses penyerapan gabah, yang punya adalah Kementerian Pertanian (Kementan).
“Penyuluh dan kita punya koperasi. DPP Perhiptani sekarang sudah punya koperasi, yang salah satu tujuannya, untuk membantu pemerintah mencukupi cadangan nasional dan juga komersial,” katanya.
(Baca juga:Impor Beras Diprotes, Mendag Siap Mundur)
Jadi kesimpulannya, kata Fathan, Indonesia tidak perlu impor beras. “Yang perlu dipikirkan itu bagaimana kita menjadi negara pengekspor beras. Selain mencukupi kebutuhan pangan sendiri, kita sebenarnya sudah cukup, sekarang bagaimana memikirkan kita bisa ekspor,” katanya.
Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ketua FKP4S Andi Burhan Badurahman. “Tidak perlu impor beras. Walaupun cadangan beras di Bulog menipis, namun cadangan beras di masyarakat masih banyak,” katanya. Solusi agar tidak impor, kata Andi, dengan menerapkan pertanian presisi dan regeneratif.
Mereka menilai, rencana pemerintah tersebut tidak tepat mengingat produksi beras dalam negeri lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Ketua Perhiptani Fathan Al Rasyid mengatakan pemerintah tidak perlu impor beras karena cadangan beras yang ada di masyarakat cukup. “Tidak perlu impor beras, karena sebenarnya barangnya (gabah) ada di tangan petani. Yang perlu dilakukan adalah gerakan penyerapan gabah dari petani,” kata Fathan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/12/2022).
(Baca juga:Menyoal Kebijakan Impor Beras Mendag)
Dia mengingatkan tidak perlu emosional menghadapi isu tersebut, sebab cadangan beras di masyarakat cukup. Petani dalam rangka ketahanan pangan keluarga punya stok. “Pedagang pengecer juga punya stok, begitu pula penggilingan padi, sedangkan di Bulog itu kan cuma 5%,” katanya.
Menurut Fathan, Bulog mungkin kesulitan karena tidak punya personel di tingkat lapangan untuk proses penyerapan gabah, yang punya adalah Kementerian Pertanian (Kementan).
“Penyuluh dan kita punya koperasi. DPP Perhiptani sekarang sudah punya koperasi, yang salah satu tujuannya, untuk membantu pemerintah mencukupi cadangan nasional dan juga komersial,” katanya.
(Baca juga:Impor Beras Diprotes, Mendag Siap Mundur)
Jadi kesimpulannya, kata Fathan, Indonesia tidak perlu impor beras. “Yang perlu dipikirkan itu bagaimana kita menjadi negara pengekspor beras. Selain mencukupi kebutuhan pangan sendiri, kita sebenarnya sudah cukup, sekarang bagaimana memikirkan kita bisa ekspor,” katanya.
Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Ketua FKP4S Andi Burhan Badurahman. “Tidak perlu impor beras. Walaupun cadangan beras di Bulog menipis, namun cadangan beras di masyarakat masih banyak,” katanya. Solusi agar tidak impor, kata Andi, dengan menerapkan pertanian presisi dan regeneratif.
Explore More