Ketika Pengusaha 'Lempar Handuk' Bayar Pesangon Karyawan

Minggu, 12 Juli 2020 - 10:15 WIB
loading...
Ketika Pengusaha Lempar...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kalangan pengusaha tengah meminta pemerintah agar membantu dalam pemberian pesongan bagi para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) . Permintaan itu dilakukan karena banyak pengusaha yang tidak memberikan pesangon lantaran kondisi keuangan yang tidak memadai.

Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azzam, mengatakan pemerintah perlu segera mencairkan lebih cepat, salah satunya jaminan hari tua yang dikelola oleh BPJS Ketenagkerjaan (Jamsostek), agar bisa mengurangi beban keuangan perusahaan.

"Karena banyak yang PHK jadi butuh waktu lama untuk proses pencairan JHT. Di sini butuh peran negara untuk mengatasi," ujar Bob Azam saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Minggu (12/7/2020). ( Baca juga:Alasan Banyak Maskapai PHK Karyawan Saat Pandemi Corona )

Dia pun melanjutkan, saat ini perusahaan perlu menyiapkan pesangon dan itu harus disiapkan dananya. Jumlahnya yan besar dan kondisi keuangan yang seret, membuat perusahaan merasa berat.

"Dan jumlahnya jangan terlalu besar sehingga mencekik kemampuan perusahaan," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani meminta agar pemerintah juga ikut berperan dalam membantu perusahaan yang tidak bisa membayarkan pesangon. Dengan begitu, ada semacam unsur berbagi beban dalam membayarkan pesangon kepada karyawan.

"Kami mau unsur keadilan," tandasnya.
(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Biang Kerok PHK, Rupiah...
Biang Kerok PHK, Rupiah Loyo Bikin Ongkos Produksi Membengkak
Gelombang PHK Hantam...
Gelombang PHK Hantam Pulau Jawa, Said Iqbal Ungkap 3 Faktor Penyebabnya
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan...
Jasa Raharja-BPJS Ketenagakerjaan Integrasikan Aplikasi untuk Percepat Penjaminan Korban Kecelakaan
Ancaman PHK 9.000 Karyawan...
Ancaman PHK 9.000 Karyawan Mengintai RI Tiga Bulan Lagi, Ratusan Sudah Diputus Kerja
Toba Pulp Lestari Hentikan...
Toba Pulp Lestari Hentikan Operasi dan PHK Karyawan usai Izin Konsesi Dicabut
BPJS Ketenagakerjaan...
BPJS Ketenagakerjaan Kembali Buka Rekrutmen Karyawan, Cek Posisi Apa Saja
DPR Minta Pemerintah...
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ancaman PHK Massal di Industri Hasil Tembakau
Dapot Hutagalung Dorong...
Dapot Hutagalung Dorong Persyaratan Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tidak Dipersulit
Presiden Prabowo Bakal...
Presiden Prabowo Bakal Hadiri Peringatan May Day di Monas
Rekomendasi
Pemain Israel Dilempari...
Pemain Israel Dilempari Sepatu Buntut Selebrasi Provokatif saat Lawan Albania
Penahanan Sudewo Dipindah...
Penahanan Sudewo Dipindah ke Semarang Jelang Sidang Perdana Kasusnya
Ini Daftar Negara yang...
Ini Daftar Negara yang Hukum Mati dan Rampas Aset Koruptor, Bagaimana dengan Indonesia?
Berita Terkini
Dasco Panggil Menkeu...
Dasco Panggil Menkeu dan Gubernur BI: Evaluasi Perkembangan Ekonomi
Lompatan Besar Transportasi...
Lompatan Besar Transportasi Publik Jakarta: Terbaik Kedua di ASEAN, Posisi ke-27 Dunia
IHSG Sepekan Ambruk...
IHSG Sepekan Ambruk 8,69%, Market Cap Menyusut Jadi Rp9.807 Triliun
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
Program CIMB Niaga Sustainability...
Program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship Memilih 20 Jurnalis
Purbaya Belum Percaya...
Purbaya Belum Percaya Daya Beli Mulai Lesu di Warteg: Nanti Saya Cek Lagi
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Diskon Bayar PBB-P2 Tahun 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved