Proses Restrukturisasi Selesai, Maskapai Garuda Indonesia Optimistis Menatap 2023
loading...
Proses restrukturisasi maskapai Garuda Indonesia resmi dirampungkan yang salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Surat Utang Baru dan Sukuk Baru pada 28 dan 29 Desember 2022. Foto/ Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) resmi merampungkan proses restrukturisasi kinerja usaha yang terus diintensifkan sejak akhir 2021 lalu. Perampungan restrukturisasi tersebut salah satunya ditandai dengan diterbitkannya Surat Utang Baru dan Sukuk Baru pada 28 dan 29 Desember 2022.
Penerbitan surat utang dan sukuk baru tersebut merupakan rangkaian akhir dari aksi korporasi strategis yang dilaksanakan GIAA untuk mencapai tanggal efektif berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2022 yang lalu.
Adapun, efektivitas dari seluruh ketentuan perjanjian perdamaian ini, melengkapi implementasi berbagai tahapan fundamental lainnya yang telah dicapai oleh Garuda melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“Dengan pemenuhan berbagai langkah strategis korporasi tersebut, perseroan siap untuk segera mengimplementasikan perjanjian perdamaian secara efektif mulai 1 Januari 2023,” kata Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (31/12/2022).
Irfan menjelaskan, bahwa perseroan telah melalui sejumlah tahapan strategis untuk merampungkan proses restrukturisasi ini, mulai dari perolehan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian oleh PN Jakarta Pusat. Termasuk di dalamnya memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lainnya.
Selain itu, maskapai pelat merah ini juga secara resmi telah menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun sebagai dukungan terhadap langkah penyehatan kinerja Garuda.
Sejumlah tahapan fundamental perampungan proses restrukturisasi tersebut di antaranya dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak 39,78 miliar lembar saham atau senilai Rp7,79 triliun, yang meliputi realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya.
Tahapan ini yang kemudian dilanjutkan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placemenet, di mana GIAA telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konversi utang sebesar 25,80 miliar lembar saham atau senilai Rp5,05 triliun, yang termasuk didalamnya realisasi Obligasi Wajib Konversi.
Penerbitan surat utang dan sukuk baru tersebut merupakan rangkaian akhir dari aksi korporasi strategis yang dilaksanakan GIAA untuk mencapai tanggal efektif berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 27 Juni 2022 yang lalu.
Adapun, efektivitas dari seluruh ketentuan perjanjian perdamaian ini, melengkapi implementasi berbagai tahapan fundamental lainnya yang telah dicapai oleh Garuda melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
“Dengan pemenuhan berbagai langkah strategis korporasi tersebut, perseroan siap untuk segera mengimplementasikan perjanjian perdamaian secara efektif mulai 1 Januari 2023,” kata Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra dalam keterangan resminya, dikutip Sabtu (31/12/2022).
Irfan menjelaskan, bahwa perseroan telah melalui sejumlah tahapan strategis untuk merampungkan proses restrukturisasi ini, mulai dari perolehan putusan homologasi atas perjanjian perdamaian oleh PN Jakarta Pusat. Termasuk di dalamnya memaksimalkan langkah renegosiasi beban sewa pesawat, restrukturisasi hutang jangka panjang, serta instrumen kewajiban usaha lainnya.
Selain itu, maskapai pelat merah ini juga secara resmi telah menerima dana Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun sebagai dukungan terhadap langkah penyehatan kinerja Garuda.
Sejumlah tahapan fundamental perampungan proses restrukturisasi tersebut di antaranya dilakukan melalui penerbitan saham baru dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak 39,78 miliar lembar saham atau senilai Rp7,79 triliun, yang meliputi realisasi PMN serta partisipasi pemegang saham lainnya.
Tahapan ini yang kemudian dilanjutkan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placemenet, di mana GIAA telah melakukan pendistribusian saham dalam rangka konversi utang sebesar 25,80 miliar lembar saham atau senilai Rp5,05 triliun, yang termasuk didalamnya realisasi Obligasi Wajib Konversi.
Explore More