Setengah UMKM Bakal Bangkrut, BUMN pun Turun Tangan

JAKARTA -
Dampak Pandemi Covid 19 mulai dirasakan pada kuartal II tahun ini. Berbagai prediksi tentang kondisi ekonomi pun bermunculan. Salah satunya prediksi yang disampaikan oleh The Organisation of Economics Co-operation and Development (OECD), organisasi kerjasama negara-negara maju (Eropa) yang bermarkas di Paris Prancis. Bahwa di akhir tahun nanti setengah dari UMKM di Indonesia akan gulung tikar.

Meskipun hanya prediksi, namun apa yang disampiakan oleh OECD harus jadi perhatian yang serius. Pasalnya bukan hanya lembaga ini saja yang mengatakan demikian. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, setidaknya ada 40 hasil survei yang menyatakan separuh dari UMKM yang ada saat ini, tidak akan survive menghadapi dampak pandemi.

Jika ada 40 hasil survei yang menyimpulkan sama, tentang kondisi UMKM di akhir tahun, tentunya apa yang disampaikan itu tidak bisa dianggap remeh. Apalagi kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional cukup besar.

Data yang disampaikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM, menunjukkan saat ini setidaknya ada 64 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Sekitar 60,6 juta diantaranya telah terhubung dengan lembaga keuangan formal. Jika setengah dari populasi UMKM ini hilang, maka jelas imbasnya akan dirasakan oleh perbankkan, lembaga pembiayaan, asuransi, perusahaan berskala besar, pemerintah dan sebagainya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menyampaikan hingga Mei 2020, total kredit untuk sektor UMKM mencapai Rp1963 triliun. Lalu tingkat NPL (non performing loan) dari kredit UMKM per Mei 2020 ini mencapai 4,14%. Posisi NPL ini tetap meningkat dari bulan sebelumnya sebesar 4,03%. Bisa dibayangkan jika setengah UMKM bangkrut, industri keuangan bakal menghadapi kredit macet sekitar Rp1000 triliun.

UMKM memang punya peran penting dalam perekonomian nasional. Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan UMKM memberi kontribusi 60% dari PDB. Lalu sektor ini mampu menyerap 96% tenga kerja. BPS mencatat pada Februari 2020 jumlah total tenaga kerja di Indonesia mencapai 137,91 juta. Mengacu pada data Kementrian Keuangan, maka jumlah tenaga kerja yang terserap ke sektor UMKM sebanyak 133,7 juta.

Andai prediksi OECD benar maka sekitar 67 juta tenaga kerja Indonesia harus kehilangan pekerjaan. Cukup gawat juga kondisinya dampak yang ditimbulkan pandemi terhadap sektor UMKM.

Tak ada jalan lain, pemerintah harus sekuat tenaga, membantu UMKM untuk tidak bangkrut. Mulai dari subsidi, keringanan mencicil kredit, pajak ditanggung pemerintah, hingga membantu pengembangan kapasitas usaha, dan masih banyak lagi bantuan yang diberikan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartato menegaskan dari sisi anggaran, membantu UMKM di saat pendemi menjadi prioritas pertama pemerintah di anggaran 2020. Buktinya saja pemerintah telah mengucurkan dana Rp123,46 triliun untuk UMKM yang terkena imbas Covid-19.

Kementerian Koperasi dan UMKM juga mendorong agar pelaku UMKM bisa go digital. Targetnya pada 2020 ini aka nada 10 juta UMKM yang masuk dalam ekonomi digital. Sayangnya, menurut Teten Masduki, belum tentu UMKM yang sudah go digital itu bisa bertahan. Pasalnya dari bebragai kajian tingkat keberhasilan UMKM yang masuk ekonomi digital berkisar hanya berkisar 4% hingga 10% saja. Baca juga: Pelaku UMKM Harus Go Digital, atau Malah Tertinggal