Jokowi Minta Ditjen Bea Cukai Adil Perlakukan Importir
Jokowi Minta Ditjen Bea Cukai Adil Perlakukan Importir
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan perlakuan adil kepada seluruh importir yang memasok barangnya ke Tanah Air.
Hal ini guna mencegah semakin maraknya proses perdagangan dan importasi ilegal di Indonesia. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengungkapkan, Presiden Jokowi memberikan mandat untuk menegakkan hukum dalam proses importasi barang, terutama komoditi manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).
"Dengan memperhatikan, mempertimbangkan perekonomian yang menurun, peran Ditjen Bea dan Cukai diminta memberikan dukungan secara langsung kepada industri dalam negeri dengan memberikan fair treatment kepada seluruh importir," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Heru menjelaskan, penegakan hukum terkait penyelundupan secara fisik akan dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penyelundupan secara fisik, paling banyak terjadi selama ini di pantai timur Sumatera.
"Karena di sana rawan terjadinya penyelundupan TPT, terutama pakaian bekas. Pakaian bekas ini penting ditindak, karena dia memengaruhi market share yang mustinya diisi pabrik di dalam negeri," tegas dia.
Sementara untuk penegakan hukum pada pelabuhan resmi akan dilakukan melalui kegiatan penguatan Information Technology (IT) dengan menggunakan standar iklim pengawasan Ditjen Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Sebab, sambung Heru, Ditjen Bea dan Cukai tidak bisa bekerja sendiri dan harus memperhatikan kepentingan K/L, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
"Ini share risk management. Sehingga nanti targeting yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai betul-betul akurat, yang pada akhirnya akan menghambat masuknya, atau bahkan menghilangkan impor ilegal," jelasnya.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu dapat berkoordinasi dengan negara eksportir untuk pengawasan barang ekspor.
"Instrumen pemeriksaan, x-ray akan kita perkuat, dan SDM juga akan kami perkuat. Kami terima kasih karena tadi juga diperintahkan kepada aparat penegakan hukum agar bantu Dirjen Bea Cukai," tandas Heru.
Baca Juga:
Jokowi: Importasi Ilegal Banyak Modusnya
Jokowi Minta Importasi Ilegal Dibabat Habis
Hal ini guna mencegah semakin maraknya proses perdagangan dan importasi ilegal di Indonesia. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi mengungkapkan, Presiden Jokowi memberikan mandat untuk menegakkan hukum dalam proses importasi barang, terutama komoditi manufaktur seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).
"Dengan memperhatikan, mempertimbangkan perekonomian yang menurun, peran Ditjen Bea dan Cukai diminta memberikan dukungan secara langsung kepada industri dalam negeri dengan memberikan fair treatment kepada seluruh importir," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2015).
Heru menjelaskan, penegakan hukum terkait penyelundupan secara fisik akan dilakukan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Penyelundupan secara fisik, paling banyak terjadi selama ini di pantai timur Sumatera.
"Karena di sana rawan terjadinya penyelundupan TPT, terutama pakaian bekas. Pakaian bekas ini penting ditindak, karena dia memengaruhi market share yang mustinya diisi pabrik di dalam negeri," tegas dia.
Sementara untuk penegakan hukum pada pelabuhan resmi akan dilakukan melalui kegiatan penguatan Information Technology (IT) dengan menggunakan standar iklim pengawasan Ditjen Bea dan Cukai, Indonesia National Single Window (INSW), dan manajemen risiko yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga (K/L) lainnya.
Sebab, sambung Heru, Ditjen Bea dan Cukai tidak bisa bekerja sendiri dan harus memperhatikan kepentingan K/L, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.
"Ini share risk management. Sehingga nanti targeting yang dilakukan Ditjen Bea dan Cukai betul-betul akurat, yang pada akhirnya akan menghambat masuknya, atau bahkan menghilangkan impor ilegal," jelasnya.
Dia menambahkan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu dapat berkoordinasi dengan negara eksportir untuk pengawasan barang ekspor.
"Instrumen pemeriksaan, x-ray akan kita perkuat, dan SDM juga akan kami perkuat. Kami terima kasih karena tadi juga diperintahkan kepada aparat penegakan hukum agar bantu Dirjen Bea Cukai," tandas Heru.
Baca Juga:
Jokowi: Importasi Ilegal Banyak Modusnya
Jokowi Minta Importasi Ilegal Dibabat Habis
(izz)
Explore More