Menteri Rini Minta BUMN Jangan Ditarik Kanan-kiri
Selasa, 08 Desember 2015 - 19:07 WIB
Menteri Rini Minta BUMN Jangan Ditarik Kanan-kiri
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menginginkan agar perusahaan pelat merah dapat berkembang dan diperbolehkan seperti korporasi lainnya. Ia berharap perusahaan negara ini tidak ditarik ke kanan atau ke kiri sehingga membuat mereka sulit untuk maju.
(Baca Juga: Jokowi Beri Sinyal BUMN Tak Dapat PMN Tahun Depan)
Hal tersebut menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tahun depan segala hal yang berkaitan dengan subsidi dan proteksi, termasuk untuk BUMN dapat dikurangi secara bertahap.
"Hal paling utama BUMN harus dapat berkembang dan diperbolehkan seperti korporasi lainnya. Jangan terlalu ditarik ke kanan atau kiri," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Dia menjelaskan pengurangan subsidi yang dimaksudkan Presiden Jokowi sejatinya tidak ada hubungannya dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara terkait subsidi listrik ataupun bahan bakar minyak (BBM) sejak tahun ini telah mulai dikurangi.
"Subsidi tidak ada hubungannya dengan PMN. Kalau subsidi memang sudah dikurangi, seperti halnya PLN. Subsidi pada 2015 kita turunkan menjadi Rp20 triliun. BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti yang sudah diketahui ada pengurangan yang sangat banyak. Kedepannya banyak lagi subsidi-subsidi yang dihilangkan," sambungnya.
Rini menambahkan, pengurangan subsidi ini dimaksudkan agar perusahaan pelat merah dapat bergerak dan berfungsi seutuhnya sebagai korporasi. "Jadi BUMN harus bisa bergerak dan berfungsi sebagai korporasi penuh dan berkompetisi secara terbuka. Itu yang diutamakan," tandasnya.
(Baca Juga: Jokowi Beri Sinyal BUMN Tak Dapat PMN Tahun Depan)
Hal tersebut menanggapi instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tahun depan segala hal yang berkaitan dengan subsidi dan proteksi, termasuk untuk BUMN dapat dikurangi secara bertahap.
"Hal paling utama BUMN harus dapat berkembang dan diperbolehkan seperti korporasi lainnya. Jangan terlalu ditarik ke kanan atau kiri," katanya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (8/12/2015).
Dia menjelaskan pengurangan subsidi yang dimaksudkan Presiden Jokowi sejatinya tidak ada hubungannya dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara terkait subsidi listrik ataupun bahan bakar minyak (BBM) sejak tahun ini telah mulai dikurangi.
"Subsidi tidak ada hubungannya dengan PMN. Kalau subsidi memang sudah dikurangi, seperti halnya PLN. Subsidi pada 2015 kita turunkan menjadi Rp20 triliun. BBM (Bahan Bakar Minyak) seperti yang sudah diketahui ada pengurangan yang sangat banyak. Kedepannya banyak lagi subsidi-subsidi yang dihilangkan," sambungnya.
Rini menambahkan, pengurangan subsidi ini dimaksudkan agar perusahaan pelat merah dapat bergerak dan berfungsi seutuhnya sebagai korporasi. "Jadi BUMN harus bisa bergerak dan berfungsi sebagai korporasi penuh dan berkompetisi secara terbuka. Itu yang diutamakan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
