Bangun Infrastruktur, Pemkot Bandung Terapkan Skema KPS

BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berencana menerapkan pola kerja sama pemerintah-swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP) untuk membiayai berbagai pembangunan infrastruktur demi meningkatkan perekonomian.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menyebutkan, rata-rata pertumbuhan ekonomi kota Bandung dua tahun terakhir ini mencapai 8,86%. Pola pembiayaan KPS ditujukan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

"Kita mau Indonesia ini pembangunannya cepat atau kecepatannya seperti sekarang? Dengan cara konvensional, ya pembangunannya begini saja," ungkapnya dalam acara Local Economic Forum kerja sama Koran Sindo dengan Bank BNI di Hotel Panghegar, Bandung, Rabu (16/12/2015).

Menurutnya, jika mengandalkan APBD, maka dalam satu tahun Pemkot Bandung Cuma punya Rp6 triliun yang hampir setengahnya digunakan untuk honor pegawai. Sementara pihaknya butuh Rp60 triliun untuk mewujudkan pembangunan ideal Bandung.

"Kita ajak pihak ketiga untuk membangun kota. Pemkot membayar dalam kurun waktu bisa 15 tahun atau 25 tahun," kata dia.

Manfaatnya, tambah Emil, perubahan datang cepat sekaligus menjaga cash flow keuangan Pemkot. "Kami sedang nge-list berapa panjang jalan, bikin rumah sakit, bikin sekolah dan lain-lain," pungkasnya.

Baca Juga:

Peluang Pengembangan Bisnis Perbankan di Jabar Besar

Ekonom Sayangkan Tingginya Ketergantungan Impor