Promosi Sawit ke Luar Negeri Terganjal Pajak

JAKARTA - Direktur Utama (Dirut) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, promosi kelapa sawit ke luar negeri terganjal mahalnya pajak yang diterapkan beberapa negara di Benua Eropa.

Padahal, lanjut dia, promosi menjadi hal terpenting dalam pengembangan kelapa sawit dalam negeri untuk menembus pasar luar negeri. Namun, pajak di beberapa negara akan terus naik secara berkala.

Meski ketentuan ini belum di ketuk palu oleh beberapa negara di Eropa yang menetapkan kenaikan pajak tersebut, namun telah direspons oleh pemerintah Indonesia. Terbukti Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong telah melobi dengan parlemen di Perancis.

"Betapa pentingnya kita promosikan sawit secara objektif ke negara lain. Masalah sekarang yang terjadi adalah super tax di Perancis, karena tidak ada padanannya. Pajak mulai 300 euro per ton, secara berkala naik sampai 900 euro per ton," kata Bayu di Jakarta, Jumat (19/2/2016).

Bayu menuturkan, kondisi tersebut belum ada sejarahnya, maka disebut dengan super tax. Kondisi ini terjadi karena banyak kurangnya pemahaman dunia internasional tentang dunia sawit.

"Banyak yang masih memandang sawit untuk dapatkan minyak batangnya ditebang lalu diperas. Atau membayangkannya sawit pohon 30 tahun umurnya, tingginya sampai 25 meter lebih. Berbagai macam lah pokoknya," terangnya.

Dia mengatakan, hal ini merupakan tugas penting lantaran kasus super tax ini sedang ditangani pemerintah Indonesia dengan sangat intensif.

"Mendag sudah berkirim surat dan berkunjung ke Perancis, Menlu juga berkirim surat, pejabat di pemerintah RI sangat intensif untuk mengatasi ini, dan teman-teman LSM serta peneliti juga sampaikan konsennya," tuturnya.

Pihaknya bersama pemerintah terus menunjukkan secara ilmiah bahwa sawit adalah blessing to the world yang bisa memajukan kelangsungan energi suatu negara.

"Blessing to the world, jadi merupakan anugerah bagi manusia, bukan musibah. Karena di belakang Perancis, sudah ada negara lain yang mengindikasikan mau menghambat perdagangan kelapa sawit, yaitu Rusia, Polandia, Cekoslovakia," pungkas Bayu.