Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017
Selasa, 16 Agustus 2016 - 16:22 WIB
Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah hari ini mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2017. RUU APBN 2017 diajukan dengan mempertimbangkan seluruh dinamika dan tantangan yang dihadapi saat ini.
(Baca: Ini Tiga Pedoman Jokowi Susun RAPBN 2017)
Jokowi mengatakan, dalam RUU APBN 2017 yang diajukan pemerintah telah ditetapkan beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan pemerintah menjalankan angaran tahun depan. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan mencapai 5,3%.
Optimisme pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% didasari prospek perekonomian global yang diperkirakan akan membaik tahun depan.
"Dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Kedua, asumsi laju inflasi 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0%. Menurutnya, penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional, sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
"Sebagai komitmen pengendalian inflasi, pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," imbuh dia.
(Baca: Prinsip Indonesia Sentris Fondasi Jokowi Susun RAPBN 2017)
Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat (USD). Untuk mewujudkannya, pemerintah berupaya melakukan penguatan di sektor keuangan bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat memengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah," tuturnya.
Keempat, lanjut Jokowi, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3%. Menurutnya, reaksi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD45 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang memengaruhi harga minyak pada 2017.
Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang. Sehingga, diharapkan akan lebih realistis dan kredibel," tandas dia.
Baca Juga:
Pangkas Anggaran, Cara Jokowi Amankan Pelaksanaan APBNP
Jokowi Pamer Aksi Percepat Pembangunan RI di Depan DPR
(Baca: Ini Tiga Pedoman Jokowi Susun RAPBN 2017)
Jokowi mengatakan, dalam RUU APBN 2017 yang diajukan pemerintah telah ditetapkan beberapa asumsi dasar ekonomi makro yang menjadi acuan pemerintah menjalankan angaran tahun depan. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan mencapai 5,3%.
Optimisme pemerintah mengajukan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% didasari prospek perekonomian global yang diperkirakan akan membaik tahun depan.
"Dampak positif dari implementasi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam paket kebijakan ekonomi I sampai XII diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan merata di seluruh Indonesia, khususnya melalui keberlanjutan pembangunan infrastruktur," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Kedua, asumsi laju inflasi 2017 diperkirakan berada pada kisaran 4,0%. Menurutnya, penguatan konektivitas nasional diproyeksikan mampu menciptakan efisiensi sistem logistik nasional, sehingga hal ini dapat mendukung terciptanya stabilitas harga komoditas.
"Sebagai komitmen pengendalian inflasi, pemerintah juga menyediakan dana cadangan untuk menjaga ketahanan pangan serta stabilisasi harga. Alokasi dana tersebut antara lain akan digunakan untuk kebijakan subsidi pangan, program ketahanan pangan seperti penyelenggaraan operasi pasar, serta penyediaan beras untuk rakyat miskin," imbuh dia.
(Baca: Prinsip Indonesia Sentris Fondasi Jokowi Susun RAPBN 2017)
Ketiga, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp13.300 per dolar Amerika Serikat (USD). Untuk mewujudkannya, pemerintah berupaya melakukan penguatan di sektor keuangan bersama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kerangka pendalaman pasar keuangan diharapkan dapat memengaruhi arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia serta dapat mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah," tuturnya.
Keempat, lanjut Jokowi, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan, pada 2017 diasumsikan berada pada tingkat 5,3%. Menurutnya, reaksi pasar dalam menghadapi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat, serta kondisi inflasi domestik yang terkendali berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat suku bunga SPN 3 bulan.
Kelima, asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD45 per barel. Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang memengaruhi harga minyak pada 2017.
Keenam, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama 2017 diperkirakan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.
"Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan tersebut mencerminkan kondisi perekonomian terkini serta memperhatikan proyeksi perekonomian mendatang. Sehingga, diharapkan akan lebih realistis dan kredibel," tandas dia.
Baca Juga:
Pangkas Anggaran, Cara Jokowi Amankan Pelaksanaan APBNP
Jokowi Pamer Aksi Percepat Pembangunan RI di Depan DPR
(izz)
