Arcandra: Skema Gross Split Bikin Produksi Migas Lebih Cepat 2 Tahun
Jum'at, 20 Januari 2017 - 17:25 WIB
Arcandra: Skema Gross Split Bikin Produksi Migas Lebih Cepat 2 Tahun
A
A
A
JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengklaim proses eksplorasi hingga produksi migas akan jauh lebih cepat dengan skema gross split. Diperkirakan, skema gross split akan membuat proses produksi lebih cepat dua tahun ketimbang skema bagi hasil Production Sharing Contract (PSC).
Dia mengungkapkan, selama ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kerap berdebat mengenai besaran ongkos produksi yang ditanggung pemerintah (cost recovery). Bahkan, perdebatan mengenai cost recovery bisa memakan waktu enam bulan hingga satu tahun.
"Bahwa hal yang paling susah secara ekstrem dalam sistem PSC menggunakan cost recovery konsep adalah susah menentukan berapa cost nya. Coba renungkan jadi SKK Migas, sewaktu Exxon datang. Gimana debat dengan Exxon," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/1/2017.
(Baca Juga: Pejabat ESDM Puji Ide Brilian Arcandra Soal Bagi Hasil Migas)
Tak berhenti disitu, sambung mantan Menteri ESDM ini, perdebatan masih akan terjadi setelah cost recovery (pre-feed) disepakati. Setelah pre-feed, proses masuk kepada front engineering desain (FED) yang membutuhkan waktu untuk negosiasi lagi.
"Nah itu nego lagi, butuh waktu satu atau dua tahun. Habis itu detail design sama lagi prosesnya bisa panjang lagi, karena cost makin gede. Akhirnya prosesnya jadi panjang," imbuh dia.
Belum lagi jika SKK Migas terburu-buru dan salah membuat kesepakatan. Buntutnya, hal tersebut bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dianggap tidak transparan. " Kalau SKK salah approve, itu jadi temuan di BPK. Sehingga harus prudent. Menurut KKKS, SKK terlalu njelimet dan makan waktu banyak. Menurut SKK, KKKS itu mengada-ada. Dari situ aja debat lagi," tuturnya.
Sementara dengan skema gross split, ongkos produksi tak lagi ditanggung pemerintah lewat cost recovery. KKKS akan menanggung sendiri ongkos produksi mereka. "Karena cost mereka yang nanggung, proses pengadaan adalah proses yang mandiri. Siapa yang tahu persis teknologi yang dibutuhkan KKKS, ya pasti KKKS sendiri. Karena tahu persis ini kebutuhan dia," tegas Arcandra.
Dia mengungkapkan, selama ini kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kerap berdebat mengenai besaran ongkos produksi yang ditanggung pemerintah (cost recovery). Bahkan, perdebatan mengenai cost recovery bisa memakan waktu enam bulan hingga satu tahun.
"Bahwa hal yang paling susah secara ekstrem dalam sistem PSC menggunakan cost recovery konsep adalah susah menentukan berapa cost nya. Coba renungkan jadi SKK Migas, sewaktu Exxon datang. Gimana debat dengan Exxon," katanya di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/1/2017.
(Baca Juga: Pejabat ESDM Puji Ide Brilian Arcandra Soal Bagi Hasil Migas)
Tak berhenti disitu, sambung mantan Menteri ESDM ini, perdebatan masih akan terjadi setelah cost recovery (pre-feed) disepakati. Setelah pre-feed, proses masuk kepada front engineering desain (FED) yang membutuhkan waktu untuk negosiasi lagi.
"Nah itu nego lagi, butuh waktu satu atau dua tahun. Habis itu detail design sama lagi prosesnya bisa panjang lagi, karena cost makin gede. Akhirnya prosesnya jadi panjang," imbuh dia.
Belum lagi jika SKK Migas terburu-buru dan salah membuat kesepakatan. Buntutnya, hal tersebut bisa menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dianggap tidak transparan. " Kalau SKK salah approve, itu jadi temuan di BPK. Sehingga harus prudent. Menurut KKKS, SKK terlalu njelimet dan makan waktu banyak. Menurut SKK, KKKS itu mengada-ada. Dari situ aja debat lagi," tuturnya.
Sementara dengan skema gross split, ongkos produksi tak lagi ditanggung pemerintah lewat cost recovery. KKKS akan menanggung sendiri ongkos produksi mereka. "Karena cost mereka yang nanggung, proses pengadaan adalah proses yang mandiri. Siapa yang tahu persis teknologi yang dibutuhkan KKKS, ya pasti KKKS sendiri. Karena tahu persis ini kebutuhan dia," tegas Arcandra.
(akr)
Lihat Juga :
