Pemerintah Akan Tugaskan HK Kelola Tol Akses Pelabuhan

Selasa, 28 Maret 2017 - 18:02 WIB
Pemerintah Akan Tugaskan...
Pemerintah Akan Tugaskan HK Kelola Tol Akses Pelabuhan
A A A
JAKARTA - Pemerintah akan menugaskan PT Hutama Karya untuk mengelola dan mengoperasikan tol akses pelabuhan Tanjung Priok. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penugasan tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan pembangunan Jalur Tol Trans Sumatera.

"Bukan mengambil alih, tapi ditugaskan untuk mengelola tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Penugasannya, akan melalui Peraturan Presiden," kata dia di Jakarta, Selasa (28/3/2017).

Menurutnya, jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok baru selesai dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. "Sudah hampir rampung, di mana sebagiannya sudah terbangun. Yang masih kurang itu ada di seksi W1 dan W2," tuturnya.

Saat ini, progres pembangunan jalur tol akses pelabuhan Tanjung Priok sudah berada di atas 90%. Jalur tol ini dibangun sepanjang 16,67 kilometer (KM) dan merupakan bagian dari sistem jaringan tol Jabodetabek menghubungkan tol lingkar luar Jakarta (JORR).

Pembangunannya terbagi ke dalam lima paket meliputi seksi 1 (E1) Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer. Seksi East 2 (E2)Cilincing-Jampea sepanjang 2,74 km.

Sementara, seksi East 2-A (E2A) Cilincing-Simpang Jampea sepanjang 1,92 km. Seksi Noth-South Link (NS Link) Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,24 km. Adapun seksi terakhir, Seksi terakhir North-South Direct Ramp (NS Direct) sepanjang 1,1 km.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan, rencana penugasan HK oleh pemerintah untuk mengoperasikan tol akses tanjung Priok masih dalam tahap pembicaraan. Menurut dia, jalur tol akses Tanjung Priok masih memerlukan sedikit tahapan pembangunan.

"Masih perlu bangun Ramp, kemudian masih diperlukan pembangunan untuk akses menyambungkannya ke pelabuhan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, maksud pemerintah memberikan penugasan mengoperasikan jalur tol tersebut karena pembangunan jalur Tol Trans Sumatera saat ini membutuhkan anggaran hinga Rp20 triliun.

Sedangkan modal yang dimiliki HK melalui Penyertaan Modal Negara untuk membangun jalur tol tersebut sebesar Rp5,6 triliun. "Pemerintah baru memberikan modal melalui PMN sebesar Rp5,6 triliun, sedangkan nilai proyek Tol Trans Sumatera mencapai Rp20 triliun," terang dia.

Dia menuturkan, pengelolaan jalur tol akses Pelabuhan Tanjung Priok bisa dilakukan melalui skema konsorsium dengan menggandeng BUMN lain.

"Nanti kita lihat dulu perpres penugasannya seperti apa. Kalau memungkinkan untuk konsorsium, juga tergantung dari investornya. Misalnya Jasa Marga atau Waskita apakah tertarik atau tidak," ujarnya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Keluhan Bos Hutama Karya...
Keluhan Bos Hutama Karya Tekor Talangi Proyek Jalan Tol
Bangun Jalan Tol Terpanjang...
Bangun Jalan Tol Terpanjang di Indonesia, Hutama Karya Pakai Produk Lokal
Mulai Beroperasi, Lewat...
Mulai Beroperasi, Lewat Tol Medan-Binjai Seksi I Gratis
Konsensi Jalan Tol Minta...
Konsensi Jalan Tol Minta Diperpanjang hingga 70 Tahun Demi Keinginan Besar HK
Dua Ruas Tol Trans Sumatra...
Dua Ruas Tol Trans Sumatra Diuji Coba, Waktu Tempuh Jadi 20 Menit
Tol Kuala Bingai-Tanjung...
Tol Kuala Bingai-Tanjung Pura Dibuka Gratis Mulai 29 Januari 2024
Berita Terkini
IHSG Terjun Bebas 4,52%...
IHSG Terjun Bebas 4,52% Sore Ini, Banyak Saham 'Berdarah-darah'
19 menit yang lalu
Satu Seperempat Abad...
Satu Seperempat Abad Menjaga Kepercayaan, Pegadaian Konsisten Hadirkan Layanan Terdepan untuk Negeri
24 menit yang lalu
MNC Sekuritas Bekali...
MNC Sekuritas Bekali Mahasiswa UPJ Edukasi Pasar Modal dalam Acara Jaya Investment Week 2026
37 menit yang lalu
Alam Bumi Sumberdaya...
Alam Bumi Sumberdaya Ekspansi Bisnis ke Singapura
43 menit yang lalu
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Dorong Ekonomi Sirkular melalui Program Pengelolaan Sampah dan Limbah Berkelanjutan
55 menit yang lalu
Ekonom Sarankan PT DSI...
Ekonom Sarankan PT DSI Jadi Pengawas Ekspor SDA, Bukan Eksportir Tunggal
1 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Tetapkan...
Pemerintah Tetapkan 25 Hari Libur dan Cuti Bersama di Tahun 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved