Pemerintah Akan Tugaskan HK Kelola Tol Akses Pelabuhan
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah akan menugaskan PT Hutama Karya untuk mengelola dan mengoperasikan tol akses pelabuhan Tanjung Priok. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penugasan tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan pembangunan Jalur Tol Trans Sumatera.
"Bukan mengambil alih, tapi ditugaskan untuk mengelola tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Penugasannya, akan melalui Peraturan Presiden," kata dia di Jakarta, Selasa (28/3/2017).
Menurutnya, jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok baru selesai dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. "Sudah hampir rampung, di mana sebagiannya sudah terbangun. Yang masih kurang itu ada di seksi W1 dan W2," tuturnya.
Saat ini, progres pembangunan jalur tol akses pelabuhan Tanjung Priok sudah berada di atas 90%. Jalur tol ini dibangun sepanjang 16,67 kilometer (KM) dan merupakan bagian dari sistem jaringan tol Jabodetabek menghubungkan tol lingkar luar Jakarta (JORR).
Pembangunannya terbagi ke dalam lima paket meliputi seksi 1 (E1) Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer. Seksi East 2 (E2)Cilincing-Jampea sepanjang 2,74 km.
Sementara, seksi East 2-A (E2A) Cilincing-Simpang Jampea sepanjang 1,92 km. Seksi Noth-South Link (NS Link) Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,24 km. Adapun seksi terakhir, Seksi terakhir North-South Direct Ramp (NS Direct) sepanjang 1,1 km.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan, rencana penugasan HK oleh pemerintah untuk mengoperasikan tol akses tanjung Priok masih dalam tahap pembicaraan. Menurut dia, jalur tol akses Tanjung Priok masih memerlukan sedikit tahapan pembangunan.
"Masih perlu bangun Ramp, kemudian masih diperlukan pembangunan untuk akses menyambungkannya ke pelabuhan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, maksud pemerintah memberikan penugasan mengoperasikan jalur tol tersebut karena pembangunan jalur Tol Trans Sumatera saat ini membutuhkan anggaran hinga Rp20 triliun.
Sedangkan modal yang dimiliki HK melalui Penyertaan Modal Negara untuk membangun jalur tol tersebut sebesar Rp5,6 triliun. "Pemerintah baru memberikan modal melalui PMN sebesar Rp5,6 triliun, sedangkan nilai proyek Tol Trans Sumatera mencapai Rp20 triliun," terang dia.
Dia menuturkan, pengelolaan jalur tol akses Pelabuhan Tanjung Priok bisa dilakukan melalui skema konsorsium dengan menggandeng BUMN lain.
"Nanti kita lihat dulu perpres penugasannya seperti apa. Kalau memungkinkan untuk konsorsium, juga tergantung dari investornya. Misalnya Jasa Marga atau Waskita apakah tertarik atau tidak," ujarnya.
"Bukan mengambil alih, tapi ditugaskan untuk mengelola tol akses Pelabuhan Tanjung Priok. Penugasannya, akan melalui Peraturan Presiden," kata dia di Jakarta, Selasa (28/3/2017).
Menurutnya, jalan tol akses Pelabuhan Tanjung Priok baru selesai dibangun oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. "Sudah hampir rampung, di mana sebagiannya sudah terbangun. Yang masih kurang itu ada di seksi W1 dan W2," tuturnya.
Saat ini, progres pembangunan jalur tol akses pelabuhan Tanjung Priok sudah berada di atas 90%. Jalur tol ini dibangun sepanjang 16,67 kilometer (KM) dan merupakan bagian dari sistem jaringan tol Jabodetabek menghubungkan tol lingkar luar Jakarta (JORR).
Pembangunannya terbagi ke dalam lima paket meliputi seksi 1 (E1) Rorotan-Cilincing sepanjang 3,4 kilometer. Seksi East 2 (E2)Cilincing-Jampea sepanjang 2,74 km.
Sementara, seksi East 2-A (E2A) Cilincing-Simpang Jampea sepanjang 1,92 km. Seksi Noth-South Link (NS Link) Yos Sudarso-Simpang Jampea sepanjang 2,24 km. Adapun seksi terakhir, Seksi terakhir North-South Direct Ramp (NS Direct) sepanjang 1,1 km.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Hutama Karya I Gusti Ngurah Putra mengatakan, rencana penugasan HK oleh pemerintah untuk mengoperasikan tol akses tanjung Priok masih dalam tahap pembicaraan. Menurut dia, jalur tol akses Tanjung Priok masih memerlukan sedikit tahapan pembangunan.
"Masih perlu bangun Ramp, kemudian masih diperlukan pembangunan untuk akses menyambungkannya ke pelabuhan," ungkapnya.
Dia menjelaskan, maksud pemerintah memberikan penugasan mengoperasikan jalur tol tersebut karena pembangunan jalur Tol Trans Sumatera saat ini membutuhkan anggaran hinga Rp20 triliun.
Sedangkan modal yang dimiliki HK melalui Penyertaan Modal Negara untuk membangun jalur tol tersebut sebesar Rp5,6 triliun. "Pemerintah baru memberikan modal melalui PMN sebesar Rp5,6 triliun, sedangkan nilai proyek Tol Trans Sumatera mencapai Rp20 triliun," terang dia.
Dia menuturkan, pengelolaan jalur tol akses Pelabuhan Tanjung Priok bisa dilakukan melalui skema konsorsium dengan menggandeng BUMN lain.
"Nanti kita lihat dulu perpres penugasannya seperti apa. Kalau memungkinkan untuk konsorsium, juga tergantung dari investornya. Misalnya Jasa Marga atau Waskita apakah tertarik atau tidak," ujarnya.
(izz)