Pemerintah Dinilai Tak Mampu Serap Sentra Garam Lokal

JAKARTA - Keputusan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membuka keran impor garam mendapatkan sorotan dari organisasi kepemudaan seperti salah satunya Front Pemuda Madura (FPM). Seperti diketahui sebelumnya pemerintah memutuskan mengambil langkah impor, dalam upaya mengatasi kelangkaan garam yang terjadi di Tanah Air.

Koordinator Aksi FPM Asip Irama menilai, keputusan pemerintah tersebut menyakitkan para petani Indonesia. Bahkan menurutnya, kelangkaan garam hanya akal-akalan agar impor dibuka.

"Alasan yang dibuat-buat bahwa garam langka. Sejak kapan garam langka? jika ditelusuri di sentra-sentra garam pulau Madura, Lombok dan Cirebon, justru garam petani belum terserap," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Masih menurutnya, tindakan pemerintah tersebut bukan mewakili kepentingan bangsa. Mendag dianggap telah menjadi fasilitator kejayaan mafia garam dan komoditas pangan lainnya,

"Kami mencurigai, ada cipta kondisi yang di dukung mafia pangan untuk membuat garam langka. Masuknya garam impor, sama saja kemenangan bagi para mafia garam," imbuh dia.

Tak hanya itu, dia juga menilai bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti gagal melindungi nasib petani. Menurut dia, Menteri Susi tak lebih baik dari menteri-menteri sebelumya.

"Jika menteri KKP sebelumnya tegas menolak impor garam dan petani terlindungi, justru di tangan Susi petani garam hancur. Sejak ia jadi menteri, lebih banyak pencitraan dengan bakar-bakar kapal. Tapi saat bersamaan dia berikan rekomendasi kepada Mendag RI untuk impor garam. Sama saja Susi memberi karpet merah pada mafia garam untuk berpesta," tandasnya.