Luhut Pastikan RI Tak Lagi Impor Garam di 2020
Luhut Pastikan RI Tak Lagi Impor Garam di 2020
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menekankan, saat ini pemerintah masih terus berupaya untuk memaksimalkan produksi garam di dalam negeri dengan cara perluasan lahan di daerah yang menjadi sentra produksi. Program ekstensifikasi atau perluasan lahan produksi garam tersebut, rencananya akan dilakukan di atas lahan seluas 400 hektare di Nusa Tenggara Timur (NTT) milik PT Garam.
"Garam sudah jalan, PT. Garam sudah bangun di teluk kupang. Jadi produksi garam kita bisa kita genjot. Konsumsi enggak ada masalah, jadi kita mau genjot untuk industri, jadi 2020 kita tidak usah impor lagi," ujar Menko Luhut di kantornya, Selasa (17/10/2017).
Luhut melanjutkan, dengan perluasan ini juga bisa meningkatkan produksi garam dalam negeri. Bahakan Ia menerangkan sebetulnya saat ini masalah garam sudah bukan menjadi persoalan. Pasalnya PT Garam sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pemanfaatan lahan tambak garam dan tidak ada lagi masalah dalam hal pembiayaan.
"Saat ini mestinya tidak ada masalah karena sudah kerja sama dengan pihak swasta. Pokoknya kita kejar di 2019 itu selesai dan 2020 tidak perlu kita capek impor lagi," pungkasnya.
Selain 400 hektare lahan di NTT, ada juga 225 hektare tanah terlantar yang sudah diberikan pemerintah ke PT Garam. Kemudian ada 3.700 hektare lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta. Pemerintah memberikan peringatan kepada PT Panggung agar hal tersebut bisa diselesaikan secara B-to-B dengan PT Garam.
"Garam sudah jalan, PT. Garam sudah bangun di teluk kupang. Jadi produksi garam kita bisa kita genjot. Konsumsi enggak ada masalah, jadi kita mau genjot untuk industri, jadi 2020 kita tidak usah impor lagi," ujar Menko Luhut di kantornya, Selasa (17/10/2017).
Luhut melanjutkan, dengan perluasan ini juga bisa meningkatkan produksi garam dalam negeri. Bahakan Ia menerangkan sebetulnya saat ini masalah garam sudah bukan menjadi persoalan. Pasalnya PT Garam sudah bekerja sama dengan pihak swasta untuk pemanfaatan lahan tambak garam dan tidak ada lagi masalah dalam hal pembiayaan.
"Saat ini mestinya tidak ada masalah karena sudah kerja sama dengan pihak swasta. Pokoknya kita kejar di 2019 itu selesai dan 2020 tidak perlu kita capek impor lagi," pungkasnya.
Selain 400 hektare lahan di NTT, ada juga 225 hektare tanah terlantar yang sudah diberikan pemerintah ke PT Garam. Kemudian ada 3.700 hektare lahan berstatus hak guna usaha (HGU) yang dimiliki PT Panggung Guna Ganda Semesta. Pemerintah memberikan peringatan kepada PT Panggung agar hal tersebut bisa diselesaikan secara B-to-B dengan PT Garam.
(akr)
Explore More