Kini Penggunaan Anggaran K/L Pakai Kartu Kredit
Kini Penggunaan Anggaran K/L Pakai Kartu Kredit
A
A
A
JAKARTA - Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan simplifikasi dan modernisasi pelaksanaan anggaran kementerian dan lembaga (K/L), dengan menginisiasi penggunaan kartu kredit sebagai metode baru dalam pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Penggunaan kartu kredit pemerintah ini bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penggunaan kartu kredit untuk pelaksanaan anggaran K/L disebabkan karena pengalaman birokrat Indonesia yang pernah dilarang masuk ke sebuah negara lantaran membawa uang dalam jumlah sangat besar.
Atas dasar itu, penggunaan kartu kredit ini selain lebih aman juga lebih efektif saat birokrat melakukan perjalanan dinas. "Saya terima kasih ke Himbara. Tadi disampaikan uang persediaan karena Anda semua langsung punya persediaan uang. Indonesia pernah terjadi bawa uang cash terus enggak bisa masuk. Karena kayak zaman baheula (zaman dulu)," kata dia di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Selain itu, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, membawa uang dalam jumlah yang besar ke luar negeri bisa berpotensi masuk kategori pencucian uang (money laundering) atau pembiayaan untuk tindakan terorisme (financing for terrorism). Dia juga meminta kepada Himbara untuk menjaga tingkat keamanan penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut.
"Jadi, saya senang sekarang bisa dengan kartu kredit dari korporasi. Saya mohon supaya keamanan kartu kredit dijaga, karena saya pernah kerja di Bank Dunia dan suka travelling ke seluruh dunia. Begitu kartu kredit dipakai di tempat tidak biasa, lebih dari satu transaksi kemudian dibekukan," terangnya.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menilai, penggunaan kartu kredit tersebut juga menjadikan penggunaan anggaran K/L lebih transparan dan akuntabel. Satker K/L pun tak perlu lagi repot untuk membuat kuitansi setiap kali menggunakan anggaran.
"Jadi, saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cashless, akuntabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa dan di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi. So be accuntable and be transparant, sehingga kita bisa buat benchmarking apa yang kita lakukan baik atau tidak," jelas dia.
Sekadar informasi, penggunaan kartu kredit pemerintah ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara nontunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.
Penggunaan kartu kredit pemerintah ini bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penggunaan kartu kredit untuk pelaksanaan anggaran K/L disebabkan karena pengalaman birokrat Indonesia yang pernah dilarang masuk ke sebuah negara lantaran membawa uang dalam jumlah sangat besar.
Atas dasar itu, penggunaan kartu kredit ini selain lebih aman juga lebih efektif saat birokrat melakukan perjalanan dinas. "Saya terima kasih ke Himbara. Tadi disampaikan uang persediaan karena Anda semua langsung punya persediaan uang. Indonesia pernah terjadi bawa uang cash terus enggak bisa masuk. Karena kayak zaman baheula (zaman dulu)," kata dia di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Rabu (21/2/2018).
Selain itu, kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, membawa uang dalam jumlah yang besar ke luar negeri bisa berpotensi masuk kategori pencucian uang (money laundering) atau pembiayaan untuk tindakan terorisme (financing for terrorism). Dia juga meminta kepada Himbara untuk menjaga tingkat keamanan penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut.
"Jadi, saya senang sekarang bisa dengan kartu kredit dari korporasi. Saya mohon supaya keamanan kartu kredit dijaga, karena saya pernah kerja di Bank Dunia dan suka travelling ke seluruh dunia. Begitu kartu kredit dipakai di tempat tidak biasa, lebih dari satu transaksi kemudian dibekukan," terangnya.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menilai, penggunaan kartu kredit tersebut juga menjadikan penggunaan anggaran K/L lebih transparan dan akuntabel. Satker K/L pun tak perlu lagi repot untuk membuat kuitansi setiap kali menggunakan anggaran.
"Jadi, saya harapkan seluruh satker, K/L telah memegang kartu kredit korporat sehingga jadi cashless, akuntabel. Kita semua tahu waktu digesek dipakai untuk apa dan di mana. Anda tidak perlu lagi bikin kuitansi. So be accuntable and be transparant, sehingga kita bisa buat benchmarking apa yang kita lakukan baik atau tidak," jelas dia.
Sekadar informasi, penggunaan kartu kredit pemerintah ini bertujuan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara nontunai, dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.
(izz)
Explore More