Skema Proyek KPBU Akan Hapus Beban APBN 2019 Lebih Dari Rp1 T
Sabtu, 18 Agustus 2018 - 14:08 WIB
Skema Proyek KPBU Akan Hapus Beban APBN 2019 Lebih Dari Rp1 T
A
A
A
JAKARTA - Pada tahun 2019 mendatang, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan dapat melakukan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari satu triliun. Efisiensi ini dapat dilakukan karena akan memaksimalkan skema proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Disampaikan oleh Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bahwa tercatat ada 15 bandar udara, 20 pelabuhan, dan 5 terminal yang akan dilakukan dengan skema KPBU.
“Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Basuki (Menteri PUPR) tentang bagaimana pada tahun 2019 kita mengefisiensikan belanja barang dan kita upayakan belanja modal itu makin banyak. Yang paling signifikan adalah kami mengupayakan proyek KPBU, karena tercatat ada 15 bandara, 20 pelabuhan, 5 terminal yang kita lakukan suatu upaya KPBU. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi APBN yang kita bebankan pada 2019. Oleh karena itu kami bisa melakukan efisiensi lebih dari satu triliun,” ujar Menhub dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (18/8/2018).
Dijelaskan lebih lanjut oleh Menhub Budi Karya, bahwa skema KPBU ini bukan menjual proyek melainkan melakukan kerja sama konsesi dalam jangka waktu tertentu. Dan penerima konsesi akan menanggung seluruh biaya baik capital expenditure (capex) maupun operating expenditure (opex).
“Tolong dicatat KPBU itu bukan menjual, tetapi mengkerjasamakan konsesi dalam waktu tertentu, biasanya 20-30 tahun. Otomatis si penerima konsesi, harus menanggung biaya-biaya baik itu capex maupun opex,” papar Budi Karya.
Beberapa bandar udara yang sudah dilakukan proses kerja sama diantaranya adalah bandar udara di Palangkaraya, Lampung, Bengkulu dan Sentani. Ke-empat bandara ini langsung di lakukan kerja sama dengan BUMN dengan biaya capex sekitar 1 miliar per bandara.
“Yang sudah itu bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, dan bandara lain di Lampung, Bengkulu, dan Sentani. Kita langsung kerjasamakan dengan BUMN, langsung tunjuk, kita kasih 57% dan yang 43% musti lelang. Satu bandara itu capex-nya 1 milliar,” tutup Menhub.
“Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Basuki (Menteri PUPR) tentang bagaimana pada tahun 2019 kita mengefisiensikan belanja barang dan kita upayakan belanja modal itu makin banyak. Yang paling signifikan adalah kami mengupayakan proyek KPBU, karena tercatat ada 15 bandara, 20 pelabuhan, 5 terminal yang kita lakukan suatu upaya KPBU. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi APBN yang kita bebankan pada 2019. Oleh karena itu kami bisa melakukan efisiensi lebih dari satu triliun,” ujar Menhub dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (18/8/2018).
Dijelaskan lebih lanjut oleh Menhub Budi Karya, bahwa skema KPBU ini bukan menjual proyek melainkan melakukan kerja sama konsesi dalam jangka waktu tertentu. Dan penerima konsesi akan menanggung seluruh biaya baik capital expenditure (capex) maupun operating expenditure (opex).
“Tolong dicatat KPBU itu bukan menjual, tetapi mengkerjasamakan konsesi dalam waktu tertentu, biasanya 20-30 tahun. Otomatis si penerima konsesi, harus menanggung biaya-biaya baik itu capex maupun opex,” papar Budi Karya.
Beberapa bandar udara yang sudah dilakukan proses kerja sama diantaranya adalah bandar udara di Palangkaraya, Lampung, Bengkulu dan Sentani. Ke-empat bandara ini langsung di lakukan kerja sama dengan BUMN dengan biaya capex sekitar 1 miliar per bandara.
“Yang sudah itu bandara Tjilik Riwut di Palangkaraya, dan bandara lain di Lampung, Bengkulu, dan Sentani. Kita langsung kerjasamakan dengan BUMN, langsung tunjuk, kita kasih 57% dan yang 43% musti lelang. Satu bandara itu capex-nya 1 milliar,” tutup Menhub.
(akr)
Lihat Juga :
