APTRI Tegaskan Konsisten dengan Kebijakan Pergulaan
Selasa, 16 Oktober 2018 - 21:21 WIB
APTRI Tegaskan Konsisten dengan Kebijakan Pergulaan
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan seluruh pengurusnya tidak ikut serta dalam unjuk rasa di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018), yang menuding ketidakberpihakan pemerintah terhadap petani gula. Pengurus DPP APTRI, Sunardi Edy Sukamto mengatakan, tetap konsisten dengan kebijakan pergulaan.
Asosiasi mensinyalir ada maskud tertentu di balik demo tersebut. Apalagi, di sat gula petani sudah dibeli, tapi ada yang meneriakkan ingin kenaikan harva. "Yang demo itu bukan dari kita. Kalau kita konsisten dengan keputusan pemerintah dalam rapat kordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Mendag, dan Menteri BUMN dengan harga Rp9.700 per kilogram netto diterima petani dan Bulog tetap konsisten," kata Sunardi pada Selasa (16/10/2018).
Dia menjelaskan, saat ini sebagian besar tebu petani telah selesai tertebang dan gula petani telah di beli oleh Bulog atas penugasan dari Pemerintah. Edi mengatakan, gula petani sebagian telah terserap oleh pedagang sebelum penugasan Bulog. “Kok ada tuntutan ganti Mendag segala? Kepentingannya apa? Silakan masyarakat nilai sendiri demo itu.
Dipahami oleh APTRI, meski berat Bulog tetap jalan, dalam proses ada pembayaran yang kurang lancar, itu memang ada, karena mungkin ada proses administrasi dan jumlah dana yang tersedia di Bulog. Apalagi itu jumlahnya tidak sedikit, sekitar Rp 1,2 Triliun," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, adalah hal aneh ketika gula sudah dibeli namun ada pihak yang menginginkan harga dinaikkan. "Ketika petani sudah billing (penagihan), gula sudah di beli Bulog, dan gula produsen dibeli pedagang dan gula ada ditangan pedagang, lalu ada demo minta harga jadi tinggi, jadi yang menikmati keuntungan jelas bukan petani," tuturnya.
Menurut Sunardi, gula petani di bawah perusahaan gula non-BUMN atau swasta juga sebagian besar telah diserap oleh pedagang dan gula dikuasai pedagang. Edi menduga ada pihak-pihak lain yang ingin mengeruk keuntungan jika harga dinaikkan.
"Kami tidak ingin aksi tersebut hanya dimanfaatkan pihak lain yang mengatasnamakan petani. Kami tegaskan aksi tersebut bukanlah tuntutan dan tanggungjawab kami. Karena jika harga naik, yang menikmati bukan petani, bukan BUMN dalam hal ini PTPN, jadi kepentingan kita (petani) apa?," tuturnya.
Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan kebutuhan konsumsi gula secara nasional ternyata belum tercukupi oleh produksi dalam negeri ditambah dengan impor yang telah dilakukan oleh pemerintah.
"Dari riset yang dilakukan untuk gula, statistiknya memang agak ganjil karena konsumsinya lebih tinggi dari produksi ditambah dengan impor gula," ujar Kepala Bidang Penelitian di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi.
Jika dilihat dari data tersebut, artinya ada suplai yang tidak tercacat untuk pemenuhan konsumsi gula di pasaran. Ada kemungkinan, jumlah kebutuhan itu tertutup dari stok gula rafinasi, yang sejatinya gula tersebut diperuntukkan bagi industri makanan.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan data bahwa terjadi kebocoran gula rafinasi sekitar 300 juta ton setiap tahunnya, yang diduga lari ke pasar konsumen. Adapun sebagian besar gula rafinasi didapat dari impor.
Selain itu, jika dilihat sulit dibedakan antara gula konsumsi dengan gula rafinasi. "Artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dimana konsumen masih membutuhkan gula, tapi di pasar tidak ada, akhirnya yang mengisi gula rafinasi yang seharusnya tidak dijual kepasaran konsumen," ucapnya.
Terkait dengan keluhan para petani tebu yang merasa bahwa produksinya tidak terserap oleh pasar, menurut Hizkia hal itu perlu dilakukan telaah lebih lanjut. Pasalnya, ketidakserapan produksi para petani bukan disebabkan karena ada kebijakan impor.
Bahkan yang menjadi pertanyaan besar, mengapa Bulog sendiri kurang antusias untuk menyerap produksi dalam negeri. "Ada dua kemungkinan. Pertama kualitas tebu dari petani kurang baik, sehingga industri tidak mau mengambil," imbuhnya.
Kemungkinan kedua, lanjut dia, kondisi gula di pasaran berlebih. "Tapi kalau berlebih, harusnya harganya turun. Tapi saat ini harga gula kita masih tetap tinggi dibanding Thailand dan Malaysia," tuturnya.
Oleh karena itu ditegaskan, perlu dilakukan penelitian lebih jauh apa yang menjadi penyebab Bulog dan industri tidak mau menyerap tebu dari para petani. "Seolah mengindikasikan bahwa kualitasnya kurang bagus," ucapnya.
Asosiasi mensinyalir ada maskud tertentu di balik demo tersebut. Apalagi, di sat gula petani sudah dibeli, tapi ada yang meneriakkan ingin kenaikan harva. "Yang demo itu bukan dari kita. Kalau kita konsisten dengan keputusan pemerintah dalam rapat kordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Mendag, dan Menteri BUMN dengan harga Rp9.700 per kilogram netto diterima petani dan Bulog tetap konsisten," kata Sunardi pada Selasa (16/10/2018).
Dia menjelaskan, saat ini sebagian besar tebu petani telah selesai tertebang dan gula petani telah di beli oleh Bulog atas penugasan dari Pemerintah. Edi mengatakan, gula petani sebagian telah terserap oleh pedagang sebelum penugasan Bulog. “Kok ada tuntutan ganti Mendag segala? Kepentingannya apa? Silakan masyarakat nilai sendiri demo itu.
Dipahami oleh APTRI, meski berat Bulog tetap jalan, dalam proses ada pembayaran yang kurang lancar, itu memang ada, karena mungkin ada proses administrasi dan jumlah dana yang tersedia di Bulog. Apalagi itu jumlahnya tidak sedikit, sekitar Rp 1,2 Triliun," katanya.
Namun demikian, lanjut dia, adalah hal aneh ketika gula sudah dibeli namun ada pihak yang menginginkan harga dinaikkan. "Ketika petani sudah billing (penagihan), gula sudah di beli Bulog, dan gula produsen dibeli pedagang dan gula ada ditangan pedagang, lalu ada demo minta harga jadi tinggi, jadi yang menikmati keuntungan jelas bukan petani," tuturnya.
Menurut Sunardi, gula petani di bawah perusahaan gula non-BUMN atau swasta juga sebagian besar telah diserap oleh pedagang dan gula dikuasai pedagang. Edi menduga ada pihak-pihak lain yang ingin mengeruk keuntungan jika harga dinaikkan.
"Kami tidak ingin aksi tersebut hanya dimanfaatkan pihak lain yang mengatasnamakan petani. Kami tegaskan aksi tersebut bukanlah tuntutan dan tanggungjawab kami. Karena jika harga naik, yang menikmati bukan petani, bukan BUMN dalam hal ini PTPN, jadi kepentingan kita (petani) apa?," tuturnya.
Sementara itu, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyebutkan kebutuhan konsumsi gula secara nasional ternyata belum tercukupi oleh produksi dalam negeri ditambah dengan impor yang telah dilakukan oleh pemerintah.
"Dari riset yang dilakukan untuk gula, statistiknya memang agak ganjil karena konsumsinya lebih tinggi dari produksi ditambah dengan impor gula," ujar Kepala Bidang Penelitian di Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hizkia Respatiadi.
Jika dilihat dari data tersebut, artinya ada suplai yang tidak tercacat untuk pemenuhan konsumsi gula di pasaran. Ada kemungkinan, jumlah kebutuhan itu tertutup dari stok gula rafinasi, yang sejatinya gula tersebut diperuntukkan bagi industri makanan.
Menurutnya, hal itu sesuai dengan data bahwa terjadi kebocoran gula rafinasi sekitar 300 juta ton setiap tahunnya, yang diduga lari ke pasar konsumen. Adapun sebagian besar gula rafinasi didapat dari impor.
Selain itu, jika dilihat sulit dibedakan antara gula konsumsi dengan gula rafinasi. "Artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, dimana konsumen masih membutuhkan gula, tapi di pasar tidak ada, akhirnya yang mengisi gula rafinasi yang seharusnya tidak dijual kepasaran konsumen," ucapnya.
Terkait dengan keluhan para petani tebu yang merasa bahwa produksinya tidak terserap oleh pasar, menurut Hizkia hal itu perlu dilakukan telaah lebih lanjut. Pasalnya, ketidakserapan produksi para petani bukan disebabkan karena ada kebijakan impor.
Bahkan yang menjadi pertanyaan besar, mengapa Bulog sendiri kurang antusias untuk menyerap produksi dalam negeri. "Ada dua kemungkinan. Pertama kualitas tebu dari petani kurang baik, sehingga industri tidak mau mengambil," imbuhnya.
Kemungkinan kedua, lanjut dia, kondisi gula di pasaran berlebih. "Tapi kalau berlebih, harusnya harganya turun. Tapi saat ini harga gula kita masih tetap tinggi dibanding Thailand dan Malaysia," tuturnya.
Oleh karena itu ditegaskan, perlu dilakukan penelitian lebih jauh apa yang menjadi penyebab Bulog dan industri tidak mau menyerap tebu dari para petani. "Seolah mengindikasikan bahwa kualitasnya kurang bagus," ucapnya.
(akr)
Lihat Juga :
