Rencana Terbang Lagi Tahun Depan, Proposal Merpati Terganjal
Rabu, 14 November 2018 - 20:21 WIB
Rencana Terbang Lagi Tahun Depan, Proposal Merpati Terganjal
A
A
A
JAKARTA - Putusan Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur yang menyatakan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) tidak pailit, masih belum memuluskan hajat maskapai tersebut untuk kembali mengudara di tahun depan. Pasalnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku kreditur besar Merpati masih akan melihat kekuatan bisnis yang ingin kembali dirintis perseroan.
(Baca Juga: Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Kemenkeu Pantau Kekuatan Bisnis )
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rahmatarwata mengatakan, pihaknya akan melihat kredibilitas program kerja serta rencana bisnis yang diajukan maskapai perintis tersebut. Termasuk, rencana bisnis yang ditawarkan calon investor Merpati.
"Seperti yang sudah disampaikan Bu Menteri (Sri Mulyani), Kemenkeu itu concern dengan program kerja, bisnis plan yang kredibel. Itu penting banget. Persetujuan pengadilan untuk memberikan PKPU tidak kemudian berarti semuanya udah beres," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Dia pun menegaskan, sikap Kemenkeu ini bukan berarti pihaknya menolak proposal yang diajukan oleh Merpati. Namun, Kemenkeu memang masih akan melihat kredibilitas dari rencana kerja tersebut.
"Bukan menolak (proposal) ataupun apalagi mempailitkan. Kita ingin melihat, proposal yang masuk menangani Merpati itu kredibel. Memang betul-betul nanti, bisa efektif sesuai proposedurnya untuk rekturisasi, menyelamatkan atau apapun namanya," imbuh dia.
(Baca Juga: Sah, Merpati Airlines Siap Mengudara Lagi )
Pihaknya tak menginginkan, jika proposal yang diajukan ada permintaan bahwa jaminan atas utang Merpati dilepaskan. Menurutnya, hal ini sangat tidak adil dan tidak kredibel.
"Tapi kelihatannya, dari pihak Merpati atau calon investor bisa menerima pandangan Kemenkeu. Mereka akan maju lagi dengan proposal yang lebih konkret dengan menuntut atau meminta dilepaskannya jaminan atas utang mereka dari Kemenkeu. Itu makanya harus ditinjau lagi," tandasnya.
(Baca Juga: Merpati Airlines Tak Jadi Pailit, Kemenkeu Pantau Kekuatan Bisnis )
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Isa Rahmatarwata mengatakan, pihaknya akan melihat kredibilitas program kerja serta rencana bisnis yang diajukan maskapai perintis tersebut. Termasuk, rencana bisnis yang ditawarkan calon investor Merpati.
"Seperti yang sudah disampaikan Bu Menteri (Sri Mulyani), Kemenkeu itu concern dengan program kerja, bisnis plan yang kredibel. Itu penting banget. Persetujuan pengadilan untuk memberikan PKPU tidak kemudian berarti semuanya udah beres," katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Dia pun menegaskan, sikap Kemenkeu ini bukan berarti pihaknya menolak proposal yang diajukan oleh Merpati. Namun, Kemenkeu memang masih akan melihat kredibilitas dari rencana kerja tersebut.
"Bukan menolak (proposal) ataupun apalagi mempailitkan. Kita ingin melihat, proposal yang masuk menangani Merpati itu kredibel. Memang betul-betul nanti, bisa efektif sesuai proposedurnya untuk rekturisasi, menyelamatkan atau apapun namanya," imbuh dia.
(Baca Juga: Sah, Merpati Airlines Siap Mengudara Lagi )
Pihaknya tak menginginkan, jika proposal yang diajukan ada permintaan bahwa jaminan atas utang Merpati dilepaskan. Menurutnya, hal ini sangat tidak adil dan tidak kredibel.
"Tapi kelihatannya, dari pihak Merpati atau calon investor bisa menerima pandangan Kemenkeu. Mereka akan maju lagi dengan proposal yang lebih konkret dengan menuntut atau meminta dilepaskannya jaminan atas utang mereka dari Kemenkeu. Itu makanya harus ditinjau lagi," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
