Belanja Pemerintah Naik 9,4% di 2020, Sri Mulyani Tetap Berpegang Efisiensi
Sabtu, 17 Agustus 2019 - 06:37 WIB
Belanja Pemerintah Naik 9,4% di 2020, Sri Mulyani Tetap Berpegang Efisiensi
A
A
A
JAKARTA - Dalam RAPBN 2020, tercatat bahwa belanja pemerintah pusat tercatat naik sebesar 9,4% dibandingkan 4,9% di Outlook 2019. Belanja pemerintah sebesar Rp1,670 triliun tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp884,6 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp785,4 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani mengutarakan, bahwa belanja pemerintah pusat ini akan berpegang pada prinsip efisiensi dan sinergi. "Efisiensi berarti spending melalui penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, dan efektivitas bansos. Disini kami akan melakukan sinergi melalui koordinasi program-program strategis lintas K/L baik itu vokasi, penguatan destinasi wisata, dan penelitian," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 16/8/2019).
Sambung Menkeu menjelaskan, bahwa belanja pemerintah pusat ini fokus utamanya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dengan KIP Kuliah, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja sesuai janji Presiden RI Joko Widodo dalam kampanyenya yang lalu. Selain itu, dananya akan diarahkan pada pemerataan pembangunan antar wilayah dan perbaikan kualitas kesehatan.
"Nantinya kami juga akan arahkan dana ini untuk percepatan pengembangan 4 destinasi wisata super prioritas, antara lain Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur. Tidak terlepas juga tujuan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha," lanjut Sri.
Ia menambahkan, bahwa belanja K/L naik karena beberapa alasan, antara lain pelaksanaan program baru seperti KIP Kuliah dan Kartu Sembako, revitalisasi pendidikan vokasi (SMK dan BLK), percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, pengembangan destinasi pariwisata prioritas, dan pelaksanaan sensus penduduk. Melalui belanja pemerintah pusat ini, pemerintah targetkan birokrasi yang efisien, melayani, berbasis kemajuan ICT, dan bebas korupsi.
"Kami juga akan mengantisipasi ketidakpastian di sektor ekonomi, keamanan dan politik, terlebih lagi kami juga akan anggarkan untuk mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Perlu juga adanya penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas dan sustainabilitas," tuturnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Sri Mulyani mengutarakan, bahwa belanja pemerintah pusat ini akan berpegang pada prinsip efisiensi dan sinergi. "Efisiensi berarti spending melalui penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, dan efektivitas bansos. Disini kami akan melakukan sinergi melalui koordinasi program-program strategis lintas K/L baik itu vokasi, penguatan destinasi wisata, dan penelitian," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Jumat 16/8/2019).
Sambung Menkeu menjelaskan, bahwa belanja pemerintah pusat ini fokus utamanya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dengan KIP Kuliah, Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja sesuai janji Presiden RI Joko Widodo dalam kampanyenya yang lalu. Selain itu, dananya akan diarahkan pada pemerataan pembangunan antar wilayah dan perbaikan kualitas kesehatan.
"Nantinya kami juga akan arahkan dana ini untuk percepatan pengembangan 4 destinasi wisata super prioritas, antara lain Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, dan Borobudur. Tidak terlepas juga tujuan dana untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha," lanjut Sri.
Ia menambahkan, bahwa belanja K/L naik karena beberapa alasan, antara lain pelaksanaan program baru seperti KIP Kuliah dan Kartu Sembako, revitalisasi pendidikan vokasi (SMK dan BLK), percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur, pengembangan destinasi pariwisata prioritas, dan pelaksanaan sensus penduduk. Melalui belanja pemerintah pusat ini, pemerintah targetkan birokrasi yang efisien, melayani, berbasis kemajuan ICT, dan bebas korupsi.
"Kami juga akan mengantisipasi ketidakpastian di sektor ekonomi, keamanan dan politik, terlebih lagi kami juga akan anggarkan untuk mitigasi bencana, pelestarian lingkungan, dan pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Perlu juga adanya penguatan fiscal buffer untuk fleksibilitas dan sustainabilitas," tuturnya.
(akr)
Lihat Juga :
