Jonan dan Susi Tidak Masuk Tim Penilaian Akhir
Rabu, 11 Desember 2019 - 20:50 WIB
Jonan dan Susi Tidak Masuk Tim Penilaian Akhir
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuka suara mengenai kabar mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang bakal masuk jajaran Komisaris dan Direksi BUMN. Erick menegaskan bahwa keduanya tidak masuk dalam Tim Penilaian Akhir (TPA).
Sebelumnya, beredar kabar di media massa bahwa Jonan akan diplot dalam jajaran Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero). Susi Pudjiastuti dikabarkan akan masuk jajaran Komisaris Perum Perindo (Perikanan Indonesia).
"Pak Jonan sama bu Susi belum ada di proses TPA jadi saya belum bisa komentar," ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dia melanjutkan bahwa direksi baru BUMN akan ditetapkan pada 20 Januari mendatang. Untuk menggantikan direksi yang diberhentikan, Erick telah menetapkan pelaksana tugas (Plt).
"Garuda kan sudah ada Plt, nanti kan rapatnya 20 Januari, jadi masih perlu waktu," jelasnya.
Direksi yang diberhentikan adalah Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.
Selanjutnya, untuk menjaga kelangsungan operasional, Dewan Komisaris menunjuk Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Operasi dan Plt Direktur Teknik dan Layanan, disamping melaksanakan tugas sebagai Plt Dirut dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sampai dengan penetapan secara definitif oleh RUPS.
Selain itu, Dewan Komisaris juga menunjuk Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Plt Direktur Human Capital dan Plt Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha merangkap Direktur Niaga.
Selanjutnya, para Plt tersebut telah menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk bidang masing-masing, yakni Captain Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Pejabat Direktur Operasi, Pejabat Direktur Teknik dan Layanan Mukhtaris, Pejabat Direktur kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Dajoe K Tendean, dan Captain Arya Perwira Adileksana sebagai Pejabat Direktur Human Capital.
Dewan Komisaris telah menyampaikan permintaan kepada Direksi Garuda agar segera menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan pemberhentian sementara waktu anggota-anggota dewan direksi tersebut sesuai ketentuan perundangan-undangan.
Sebelumnya, beredar kabar di media massa bahwa Jonan akan diplot dalam jajaran Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero). Susi Pudjiastuti dikabarkan akan masuk jajaran Komisaris Perum Perindo (Perikanan Indonesia).
"Pak Jonan sama bu Susi belum ada di proses TPA jadi saya belum bisa komentar," ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Dia melanjutkan bahwa direksi baru BUMN akan ditetapkan pada 20 Januari mendatang. Untuk menggantikan direksi yang diberhentikan, Erick telah menetapkan pelaksana tugas (Plt).
"Garuda kan sudah ada Plt, nanti kan rapatnya 20 Januari, jadi masih perlu waktu," jelasnya.
Direksi yang diberhentikan adalah Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar.
Selanjutnya, untuk menjaga kelangsungan operasional, Dewan Komisaris menunjuk Fuad Rizal sebagai Plt Direktur Operasi dan Plt Direktur Teknik dan Layanan, disamping melaksanakan tugas sebagai Plt Dirut dan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sampai dengan penetapan secara definitif oleh RUPS.
Selain itu, Dewan Komisaris juga menunjuk Pikri Ilham Kurniansyah sebagai Plt Direktur Human Capital dan Plt Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha merangkap Direktur Niaga.
Selanjutnya, para Plt tersebut telah menunjuk pelaksana harian (Plh) untuk bidang masing-masing, yakni Captain Tumpal Manumpak Hutapea sebagai Pejabat Direktur Operasi, Pejabat Direktur Teknik dan Layanan Mukhtaris, Pejabat Direktur kargo dan Pengembangan Usaha Joseph Dajoe K Tendean, dan Captain Arya Perwira Adileksana sebagai Pejabat Direktur Human Capital.
Dewan Komisaris telah menyampaikan permintaan kepada Direksi Garuda agar segera menyelenggarakan RUPS untuk mengukuhkan pemberhentian sementara waktu anggota-anggota dewan direksi tersebut sesuai ketentuan perundangan-undangan.
(ven)
