Eksploitasi Perempuan di Garuda Indonesia, Erick Bakal Serahkan ke Polisi
Eksploitasi Perempuan di Garuda Indonesia, Erick Bakal Serahkan ke Polisi
A
A
A
JAKARTA - Maskapai penerbangan nasional, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk saat ini terus menjadi sorotan publik, selain kasus penyelundupan barang mewah motor Harley Davidson dan sepeda Brompton, beredar kabar miring terkait para pimpinan yang mengenai eksploitasi pramugari.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan soal eksploitasi karyawan perempuan di tubuh Garuda, akan menyerahkan kepada pihak kepolisian.
"Begini soal amoral seperti itu, prosesnya nanti bukan di saya. Tapi itu mungkin hukum yang lain, yaitu mungkin di kepolisian. Kalau saya kan lebih kepada korporasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Meskipun demikian, kata Erick, mulai tahun depan, pihaknya akan mulai memberikan pelindungan terhadap pegawai perempuan di tubuh perusahaan plat merah.
"Pada awal tahun, kita akan memastikan penegakan sexual harassment (pelecehan seksual) kepada pegawai perempuan di BUMN, itu harus benar-benar kita tingkatkan. Tidak boleh kaum perempuan itu dijadikan ya hal-hal yang tidak baik lah," tuturnya.
Erick menambahkan, pihaknya akan mempelajari terkait pelindungan bagi pegawai wanita dari negara maju seperti Amerika Serikat.
"Hukumnya (di sini) belum ada, tapi kalau di Amerika Serikat itu ada, nanti saya pelajarin, bisa diberhentikan. Apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada sexual harassment itu," tutupnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan soal eksploitasi karyawan perempuan di tubuh Garuda, akan menyerahkan kepada pihak kepolisian.
"Begini soal amoral seperti itu, prosesnya nanti bukan di saya. Tapi itu mungkin hukum yang lain, yaitu mungkin di kepolisian. Kalau saya kan lebih kepada korporasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Meskipun demikian, kata Erick, mulai tahun depan, pihaknya akan mulai memberikan pelindungan terhadap pegawai perempuan di tubuh perusahaan plat merah.
"Pada awal tahun, kita akan memastikan penegakan sexual harassment (pelecehan seksual) kepada pegawai perempuan di BUMN, itu harus benar-benar kita tingkatkan. Tidak boleh kaum perempuan itu dijadikan ya hal-hal yang tidak baik lah," tuturnya.
Erick menambahkan, pihaknya akan mempelajari terkait pelindungan bagi pegawai wanita dari negara maju seperti Amerika Serikat.
"Hukumnya (di sini) belum ada, tapi kalau di Amerika Serikat itu ada, nanti saya pelajarin, bisa diberhentikan. Apalagi kalau ada pegawai wanita yang jelas-jelas sudah ada sexual harassment itu," tutupnya.
(ven)
Explore More