Kadin Minta Perbankan Beri Kelonggaran Kredit
Kadin Minta Perbankan Beri Kelonggaran Kredit
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta agar perbankan memberikan kelonggaran kredit seiring merebaknya virus corona yang menyebabkan sektor usaha, dari skala kecil hingga besar kesulitan menjaga arus kas untuk operasionalnya.
Terlebih, setelah penjangkitan corona makin meluas, ada imbauan dari pemerintah untuk menersapkan kebijakan bekerja di rumah (work from home/WFH). Kebijakan ini dinilai mengganggu produktivitas dunia usaha, khususnya sektor manufaktur.
"Misalnya Jakarta yang sudah menutup beberapa tempat wisata di sana kan banyak kegiatan usaha seperti restoran, UMKM. apalagi ditambah dengan kerja dirumah membuat kerugian kita semakin besar, jadi kredit macet harusnya tidak dipenaltilah sehingga risiko kredit bisa ditekan," ujar Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Dia melanjutkan, saat ini sektor pariwisata sudah terkena dampak wabah Covid-19. Sejumlah industri pun terkendala bahan baku. Persoalan-persoalan ini menurutnya harus segera ditindaklanjuti agar arus kas perusahaan terjaga dan dunia usaha tidak terlalu tertekan.
"Kita harus ada penguatan UMKM, ini harus diberikan relaksasi di bidang perbankan seperti dispensasi kredit diberlakukan enam bulan atau bahkan hingga Desember 2020 agar tidak terjadi kredit macet atau NPL," tegasnya.
Di bagian lain, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani pun menyambut baik kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah, termasuk soal imbauan bekerja dari rumah tersebut. Namun, imbuh dia, pemerintah harus memperhatikan dunia usaha yang terus mengalami kerugian semenjak wabah corona masuk ke Indonesia. "Jadi kita menunggu kebijakan pemerintah agar dunia usaha tidak terus menanggung kerugian yang semakin besar," tandasnya.
Terlebih, setelah penjangkitan corona makin meluas, ada imbauan dari pemerintah untuk menersapkan kebijakan bekerja di rumah (work from home/WFH). Kebijakan ini dinilai mengganggu produktivitas dunia usaha, khususnya sektor manufaktur.
"Misalnya Jakarta yang sudah menutup beberapa tempat wisata di sana kan banyak kegiatan usaha seperti restoran, UMKM. apalagi ditambah dengan kerja dirumah membuat kerugian kita semakin besar, jadi kredit macet harusnya tidak dipenaltilah sehingga risiko kredit bisa ditekan," ujar Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (16/3/2020).
Dia melanjutkan, saat ini sektor pariwisata sudah terkena dampak wabah Covid-19. Sejumlah industri pun terkendala bahan baku. Persoalan-persoalan ini menurutnya harus segera ditindaklanjuti agar arus kas perusahaan terjaga dan dunia usaha tidak terlalu tertekan.
"Kita harus ada penguatan UMKM, ini harus diberikan relaksasi di bidang perbankan seperti dispensasi kredit diberlakukan enam bulan atau bahkan hingga Desember 2020 agar tidak terjadi kredit macet atau NPL," tegasnya.
Di bagian lain, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani pun menyambut baik kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah, termasuk soal imbauan bekerja dari rumah tersebut. Namun, imbuh dia, pemerintah harus memperhatikan dunia usaha yang terus mengalami kerugian semenjak wabah corona masuk ke Indonesia. "Jadi kita menunggu kebijakan pemerintah agar dunia usaha tidak terus menanggung kerugian yang semakin besar," tandasnya.
(fjo)
Explore More