Pengendalian BBM subsidi dengan stiker dinilai tak efektif

Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai, pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk kendaraan dinas pemerintah yang hanya mengandalkan stiker, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2013 (Permen No 1/2013) merupakan cara yang tidak efektif.

"Dengan BBM subsidi dijual bebas, bagaimana kita tahunya?" tanya Anggota Komisi VII DPR, Bobby Rizaldi, ketika dihubungi Sindonews, di Jakarta, Sabtu (26/1/2013).

Karena itu, pihaknya mendesak pemerintah segera menggunakan sistem teknologi informasi (information technology/IT) untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi. "Wacana IT itu sudah bagus, mungkin dengan sistem IT," ujar Bobby.

Sebelumnya, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menggunakan stiker untuk menandai kendaraan dinas yang tidak boleh menggunakan BBM subsidi dalam melaksanakan Permen tersebut tahun ini seperti pelaksanaan Permen No 12/2012 pada 2012.

"Untuk pembatasan, kita masih menggunakan stiker," kata Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, belum lama ini.

Sebagai catatan, pada 2012, Permen No 12/2012 hanya berhasil menghemat 350 ribu kiloliter (KL) BBM subsidi, sangat jauh dari target penghematan sebesar 1,5 juta KL. "2012 hasilnya 350 rb KL. Targetnya 1,5 juta KL," ujar Susilo.