Hatta berharap swasta miliki porsi besar
Rabu, 06 Maret 2013 - 13:02 WIB
Hatta berharap swasta miliki porsi besar
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa mengharapkan porsi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam program Jakarta Coastal Defence Strategy (JCDS) dan Metropolitan Priority Areas (MPA) tidak terlalu besar.
"Sebagai contoh penyodetan dan pemeliharaan sungai di 2013 itu yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan APBN. Total lebih dari 5 persen APBN karena untuk mengerjakan Citarum saja bisa triliunan," jelas Hatta usai rapat koordinasi JCDS) dan MPA di kantornya, Rabu (6/3/2013).
Setelah itu, diharapkan investor dapat masuk dan membangun kawasan-kawasan tersebut seperti jalan tol serta kawasan komersial. "Saya mengusulkan agar secara keseluruhan di-manage oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara tugas Pemerintah Pusat adalah supervisi sehingga pembiayaan akan lebih banyak dari swasta. Tapi ini semua akan terintegrasi," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta megaproyek pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall (GSW) dipercepat dari rencana semula dimulai pada 2020 menjadi 2014.
"Tadi kami berbicara mengenai giant sea wall. Kalau kita ikuti schedule yang ada ini baru 2020 dimulai sehingga tadi kami minta dipercepat dan Menko menyetujui studinya dipercepat dan 2014 mulai," kata Jokowi dalam rakor tersebut.
"Sebagai contoh penyodetan dan pemeliharaan sungai di 2013 itu yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan APBN. Total lebih dari 5 persen APBN karena untuk mengerjakan Citarum saja bisa triliunan," jelas Hatta usai rapat koordinasi JCDS) dan MPA di kantornya, Rabu (6/3/2013).
Setelah itu, diharapkan investor dapat masuk dan membangun kawasan-kawasan tersebut seperti jalan tol serta kawasan komersial. "Saya mengusulkan agar secara keseluruhan di-manage oleh Pemprov DKI Jakarta, sementara tugas Pemerintah Pusat adalah supervisi sehingga pembiayaan akan lebih banyak dari swasta. Tapi ini semua akan terintegrasi," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo meminta megaproyek pembangunan tanggul raksasa atau giant sea wall (GSW) dipercepat dari rencana semula dimulai pada 2020 menjadi 2014.
"Tadi kami berbicara mengenai giant sea wall. Kalau kita ikuti schedule yang ada ini baru 2020 dimulai sehingga tadi kami minta dipercepat dan Menko menyetujui studinya dipercepat dan 2014 mulai," kata Jokowi dalam rakor tersebut.
(gpr)
Lihat Juga :
