Belanja konstruksi nasional diperkirakan meningkat 12%
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Konstruksi Indonesia (AKI) Sudarto mengatakan, peningkatan belanja konstruksi nasional sejak 2011 menandakan pemerintah berkomitmen mengembangkan infrastruktur sebagai penunjang aktivitas ekonomi.
"Itu direfleksikan dalam APBN 2013 yang 11,76 persen dari total Rp1.657,9 triliun untuk infrastruktur," kata Sudarto seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (4/4/2013).
Menurut Sudarto, sektor konstruksi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan negara. Hal itu diperlihatkan melalui sektor konstruksi sebesar 8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2011 dan di 2012 sebesar 10 persen. Sedangkan tahun ini diperkirakan 11-12 persen.
Kendati demikian, Sudarto menilai, keberpihakan pemerintah dinilai masih kurang, terutama mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) final yang ditetapkan 3 persen. Sedangkan di luar negeri pengenaan pajak itu tidak ada. Adapun dari sisi suku bunga, juga dinilai masih terlalu tinggi yang mencapai 12,5 persen per tahun.
“Kami juga masih harus berkompetisi dengan kontraktor asing yang masuk ke Indonesia dengan dukungan bank dari negeri mereka. Suku bunga juga rendah sekitar 3-4 persen,” tutur Sudarto.
Kendala lain yang menghambat pembangunan konstruksi adalah minimnya jumlah tenaga kerja terampil di bidang konstruksi. Akibatnya, booming-nya industri ini tidak diimbangi dengan ketersedian sumber daya manusianya.
“Karena itu, kami tengah mengharmonisasi dengan negara lain terkait adanya sertifikasi bagi tenaga terampil, dari tingkat mandor hingga manajer proyek,” ungkap Sudarto.
"Itu direfleksikan dalam APBN 2013 yang 11,76 persen dari total Rp1.657,9 triliun untuk infrastruktur," kata Sudarto seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Kamis (4/4/2013).
Menurut Sudarto, sektor konstruksi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan negara. Hal itu diperlihatkan melalui sektor konstruksi sebesar 8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2011 dan di 2012 sebesar 10 persen. Sedangkan tahun ini diperkirakan 11-12 persen.
Kendati demikian, Sudarto menilai, keberpihakan pemerintah dinilai masih kurang, terutama mengenai pengenaan pajak penghasilan (PPh) final yang ditetapkan 3 persen. Sedangkan di luar negeri pengenaan pajak itu tidak ada. Adapun dari sisi suku bunga, juga dinilai masih terlalu tinggi yang mencapai 12,5 persen per tahun.
“Kami juga masih harus berkompetisi dengan kontraktor asing yang masuk ke Indonesia dengan dukungan bank dari negeri mereka. Suku bunga juga rendah sekitar 3-4 persen,” tutur Sudarto.
Kendala lain yang menghambat pembangunan konstruksi adalah minimnya jumlah tenaga kerja terampil di bidang konstruksi. Akibatnya, booming-nya industri ini tidak diimbangi dengan ketersedian sumber daya manusianya.
“Karena itu, kami tengah mengharmonisasi dengan negara lain terkait adanya sertifikasi bagi tenaga terampil, dari tingkat mandor hingga manajer proyek,” ungkap Sudarto.
(gpr)