Merpati bangkrut karena sering ganti direksi
Sabtu, 08 Februari 2014 - 18:14 WIB
Merpati bangkrut karena sering ganti direksi
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Tengku Burhanuddin menilai, masalah bangkrutnya PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) berasal dari silih bergantinya jajaran direksi dalam manajemen.
Selain itu, permasalahan di dalam manajemen Merpati karena adanya campur tangan sejumlah kepentingan dalam pengambilan keputusan di manajemen. Pada 2001, perseroan memutuskan menggunakan pesawat yang tidak komersial sehingga menimbulkan utang yang menumpuk.
"Saat itu permasalahan Garuda Indonesia lebih ke masalah keuangan bukan operasional, Kementerian BUMN lantas menurunkan ahli keuangan Robby Djohan dengan restrukturisasi utang. Sayangnya pemegang saham (pemerintah) tidak menurunkan ahli keuangan dalam jajaran direksi Merpati, namun lebih ke operasional dan ahli marketing," kata Tengku dalam talkshow Sindo Trijaya Network dengan topik "Sayap Patah Merpati" di Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Di tempat yang sama, Praktisi Penerbangan, Arista Atmadjati mengatakan bahwa seharusnya sejak 2001 saat Merpati mengalami kerugian pemerintah bisa meredam melalui bailout. Hal tersebut sebagai salah satu jalan keluar, karena utang Merpati masih lebih kecil dibandingkan utang saat ini yang mencapai Rp6,7 triliun.
Selain itu, sering terjadinya pergantian jajaran direksi dalam lima tahun kebelakang menyebabkan Merpati sulit untuk melakukan penetrasi pasar.
"Hampir 100 persen saham Merpati merupakan milik pemerintah, Merpati salama 52 tahun memiliki jasa untuk menghubungkan wilayah perintis. Kenapa Merpati utangnya tidak bisa di bailout total, jika Century yang notabene merupakan perusahaan swasta saja bisa dilakukan pemerintah," pungkasnya.
Selain itu, permasalahan di dalam manajemen Merpati karena adanya campur tangan sejumlah kepentingan dalam pengambilan keputusan di manajemen. Pada 2001, perseroan memutuskan menggunakan pesawat yang tidak komersial sehingga menimbulkan utang yang menumpuk.
"Saat itu permasalahan Garuda Indonesia lebih ke masalah keuangan bukan operasional, Kementerian BUMN lantas menurunkan ahli keuangan Robby Djohan dengan restrukturisasi utang. Sayangnya pemegang saham (pemerintah) tidak menurunkan ahli keuangan dalam jajaran direksi Merpati, namun lebih ke operasional dan ahli marketing," kata Tengku dalam talkshow Sindo Trijaya Network dengan topik "Sayap Patah Merpati" di Jakarta, Sabtu (8/2/2014).
Di tempat yang sama, Praktisi Penerbangan, Arista Atmadjati mengatakan bahwa seharusnya sejak 2001 saat Merpati mengalami kerugian pemerintah bisa meredam melalui bailout. Hal tersebut sebagai salah satu jalan keluar, karena utang Merpati masih lebih kecil dibandingkan utang saat ini yang mencapai Rp6,7 triliun.
Selain itu, sering terjadinya pergantian jajaran direksi dalam lima tahun kebelakang menyebabkan Merpati sulit untuk melakukan penetrasi pasar.
"Hampir 100 persen saham Merpati merupakan milik pemerintah, Merpati salama 52 tahun memiliki jasa untuk menghubungkan wilayah perintis. Kenapa Merpati utangnya tidak bisa di bailout total, jika Century yang notabene merupakan perusahaan swasta saja bisa dilakukan pemerintah," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
