Pemerintah Harus Tegas Masalah Subsidi BBM

JAKARTA - Sudah menjadi rahasia umum dan hal yang wajar bahwa Indonesia terus melakukan importasi minyak dan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kegiatan importasi yang tinggi ini membuat neraca perdagangan semakin terganggu.

Banyak cara dilakukan untuk menekan tingginya impor, salah satunya adalah wacana pemerintah dengan menghapuskan subsidi BBM untuk masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga perlu dilakukan agar tidak terjadi defisit APBN akibat tingginya subsidi energi seperti BBM dan listrik.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menegaskan, seharusnya pemerintah berani mengambil tindakan yang tegas untuk permasalahan ini yang terus menggerogoti APBN Indonesia.

"Idealnya ketika pemerintah sudah ada plan untuk menaikkan subsidi maka harus ada masterplan terarah dan jelas, sekaligus atau bertahap, yang penting ada kejelasan," kata Direktur Indef Enny Sri Hartati, di Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Meskipun demikian, rencana penghapusan subsidi BBM dinilai tidak akan dilakukan pada tahun ini. Karena wacana penghapusan subsidi BBM seharusnya tidak menimbulkan kegusaran di masyarakat.

"Naik ya naik, enggak ya enggak, jangan menimbulkan kebingungan. Belum lagi masalah buruh yang minta naik upah, ini akan menimbulkan inflasi berlebihan. Setiap kenaikan BBM pasti akan ada kenaikan inflasi berlebihan, ini harus diantisipasi," tutupnya.