Pemerintah Diminta Kurangi Subsidi BBM
Jum'at, 13 Juni 2014 - 19:00 WIB
Pemerintah Diminta Kurangi Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak pemerintah agar mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memberikan bantuan tanpa menurunkan alokasi anggaran.
Anggota DEN Tumiran mengatakan, subsidi energi bisa dialihkan dengan bentuk lain tanpa menurunkan alokasi anggaran.
"Kami berpikir rasionalitas. Jadi memang seharusnnya subsidi dikurangi. Misalnya untuk BBM dipatok Rp200 triliun dan Rp150 triliun bagi listrik. Kemudian ini bisa dimainkan dengan menaikturunkan harga jual BBM subsidi dan listrik," ujar Tumiran di Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Menurutnya, dengan alokasi subsidi energi yang tersisa, pemerintah bisa mengupayakan infrastruktur penunjang sektor energi seperti penambahan pembangkit listrik dan kilang minyak.
Otomatis fokus pemerintah tak lagi berpusat pada subsidi energi masyarakat semata, tapi memperhatikan aspek ketahanan energi nasional.
"Bangun kilang itu dananya sekitar Rp100 triliun ketimbang alokasikan BBM bersubsidi yang bisa tembus Rp300 triliun. Kemudian pemerintah juga upayakan dana subsidi yang tersisa untuk membangun pembangkit hingga 5.000 mega watt (mw)," katanya.
Tanpa memperhatikan kondisi itu, pihaknya mengkhawatirkan beban subsidi ke anggaran negara akan di luar penguasaan pemerintah.
Hingga kini, kebutuhan produk BBM cukup timpang dengan produksi minyak mentah nasional. Tumiran menjabarkan, produksi minyak mentah nasional sekitar 800 ribu barel per hari (bph), dengan kebutuhan yang mencapai 1,45 juta bph.
Ditambah pula jatah minyak production sharing contract (PSC) membuat kepemilikan negara akan produksi minyak hanya sekitar 500 ribu bph.
"Jadi kalau diasumsikan ke minyak mentah, kita impornya itu sekitar 900 ribu bph. Padahal, kalau kita bisa bangun kilang minyak kita tak perlu mengimpor produk BBM," ucapnya.
Dia juga meminta pemerintah agar energi tidak menjadi komoditas ekspor atau ladang bisnis. Produksi gas yang selama ini diproduksi negara tidak seharusnya diekspor.
"Energi harus dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan energi nasional," katanya.
Anggota DEN Tumiran mengatakan, subsidi energi bisa dialihkan dengan bentuk lain tanpa menurunkan alokasi anggaran.
"Kami berpikir rasionalitas. Jadi memang seharusnnya subsidi dikurangi. Misalnya untuk BBM dipatok Rp200 triliun dan Rp150 triliun bagi listrik. Kemudian ini bisa dimainkan dengan menaikturunkan harga jual BBM subsidi dan listrik," ujar Tumiran di Jakarta, Jumat (13/6/2014).
Menurutnya, dengan alokasi subsidi energi yang tersisa, pemerintah bisa mengupayakan infrastruktur penunjang sektor energi seperti penambahan pembangkit listrik dan kilang minyak.
Otomatis fokus pemerintah tak lagi berpusat pada subsidi energi masyarakat semata, tapi memperhatikan aspek ketahanan energi nasional.
"Bangun kilang itu dananya sekitar Rp100 triliun ketimbang alokasikan BBM bersubsidi yang bisa tembus Rp300 triliun. Kemudian pemerintah juga upayakan dana subsidi yang tersisa untuk membangun pembangkit hingga 5.000 mega watt (mw)," katanya.
Tanpa memperhatikan kondisi itu, pihaknya mengkhawatirkan beban subsidi ke anggaran negara akan di luar penguasaan pemerintah.
Hingga kini, kebutuhan produk BBM cukup timpang dengan produksi minyak mentah nasional. Tumiran menjabarkan, produksi minyak mentah nasional sekitar 800 ribu barel per hari (bph), dengan kebutuhan yang mencapai 1,45 juta bph.
Ditambah pula jatah minyak production sharing contract (PSC) membuat kepemilikan negara akan produksi minyak hanya sekitar 500 ribu bph.
"Jadi kalau diasumsikan ke minyak mentah, kita impornya itu sekitar 900 ribu bph. Padahal, kalau kita bisa bangun kilang minyak kita tak perlu mengimpor produk BBM," ucapnya.
Dia juga meminta pemerintah agar energi tidak menjadi komoditas ekspor atau ladang bisnis. Produksi gas yang selama ini diproduksi negara tidak seharusnya diekspor.
"Energi harus dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan energi nasional," katanya.
(izz)
