Pemerintah Diminta Kurangi Subsidi BBM

Jum'at, 13 Juni 2014 - 19:00 WIB
Pemerintah Diminta Kurangi...
Pemerintah Diminta Kurangi Subsidi BBM
A A A
JAKARTA - Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak pemerintah agar mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan memberikan bantuan tanpa menurunkan alokasi anggaran.

Anggota DEN Tumiran mengatakan, subsidi energi bisa dialihkan dengan bentuk lain tanpa menurunkan alokasi anggaran.

"Kami berpikir rasionalitas. Jadi memang seharusnnya subsidi dikurangi. Misalnya untuk BBM dipatok Rp200 triliun dan Rp150 triliun bagi listrik. Kemudian ini bisa dimainkan dengan menaikturunkan harga jual BBM subsidi dan listrik," ujar Tumiran di Jakarta, Jumat (13/6/2014).

Menurutnya, dengan alokasi subsidi energi yang tersisa, pemerintah bisa mengupayakan infrastruktur penunjang sektor energi seperti penambahan pembangkit listrik dan kilang minyak.

Otomatis fokus pemerintah tak lagi berpusat pada subsidi energi masyarakat semata, tapi memperhatikan aspek ketahanan energi nasional.

"Bangun kilang itu dananya sekitar Rp100 triliun ketimbang alokasikan BBM bersubsidi yang bisa tembus Rp300 triliun. Kemudian pemerintah juga upayakan dana subsidi yang tersisa untuk membangun pembangkit hingga 5.000 mega watt (mw)," katanya.

Tanpa memperhatikan kondisi itu, pihaknya mengkhawatirkan beban subsidi ke anggaran negara akan di luar penguasaan pemerintah.

Hingga kini, kebutuhan produk BBM cukup timpang dengan produksi minyak mentah nasional. Tumiran menjabarkan, produksi minyak mentah nasional sekitar 800 ribu barel per hari (bph), dengan kebutuhan yang mencapai 1,45 juta bph.

Ditambah pula jatah minyak production sharing contract (PSC) membuat kepemilikan negara akan produksi minyak hanya sekitar 500 ribu bph.

"Jadi kalau diasumsikan ke minyak mentah, kita impornya itu sekitar 900 ribu bph. Padahal, kalau kita bisa bangun kilang minyak kita tak perlu mengimpor produk BBM," ucapnya.

Dia juga meminta pemerintah agar energi tidak menjadi komoditas ekspor atau ladang bisnis. Produksi gas yang selama ini diproduksi negara tidak seharusnya diekspor.

"Energi harus dimanfaatkan bagi pembangunan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan ketahanan energi nasional," katanya.
(izz)
Berita Terkait
Tak Tepat Sasaran, Hanya...
Tak Tepat Sasaran, Hanya 40 Persen Masyarakat Tak Mampu Penerima Subsidi BBM
Menilik Urgensi Reformasi...
Menilik Urgensi Reformasi Subsidi BBM, Jangan Lupakan 2 Hal Ini
Subsidi BBM Jadi Beban...
Subsidi BBM Jadi Beban APBN, Legislator: Harus Cari Cara Tepat Sasaran
Pengamat: Subsidi Langsung...
Pengamat: Subsidi Langsung Jadi Solusi Masalah Penyaluran BBM
Kuota BBM Subsidi Tahun...
Kuota BBM Subsidi Tahun Depan Disepakati, Ini Rinciannya
DPR Usul Sistem Pemberian...
DPR Usul Sistem Pemberian Subsidi BBM Diubah
Berita Terkini
Prediksi Harga Emas...
Prediksi Harga Emas Bakal Dekati Rp2 Juta per Gram
5 jam yang lalu
Kolaborasi Pelaku Industri,...
Kolaborasi Pelaku Industri, Mitra Bisnis dan Konsumen Perkuat Ekosistem Otomotif
5 jam yang lalu
Kadin Indonesia Siap...
Kadin Indonesia Siap Bangun Sistem Digital Pendataan Pekerja Migran
6 jam yang lalu
Kereta Lebaran Jarak...
Kereta Lebaran Jarak Jauh Masih Tersedia 1,4 Juta Kursi
8 jam yang lalu
Efek Perang Dagang,...
Efek Perang Dagang, Harga Emas Ukir Sejarah Baru Tembus Level USD3.000
9 jam yang lalu
PBJT atas Jasa Parkir...
PBJT atas Jasa Parkir di Jakarta, Ini Ketentuan Baru yang Perlu Diketahui
12 jam yang lalu
Infografis
Pemerintah Baru Suriah...
Pemerintah Baru Suriah Bakal Tuntut Iran Rp4.870 Triliun
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved