Pemerintah Dinilai Lebih Mementingkan Subsidi BBM
A
A
A
JAKARTA - Pengamat energi dari Indonesian Resources Study (IRESS) Marwan Batubara membenarkan anggapan bahwa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menomorsatukan masalah pembiayaan subsidi BBM yang membengkak.
Pasalnya, beban anggaran subsidi BBM untuk memenuhi konsumsi kendaraan masyarakat Indonesia sangat besar. Sayangnya, sasaran yang mendapat subsidi BBM tersebut bukan kalangan ekonomi rendah.
"Berhubung beban anggaran subsidi BBM besar, karena itu anggaran yang tersisa untuk masyarakat kecil tidak mencukupi seperti pendidikan dan kesehatan. Akhirnya, banyak yang teriak-teriak merasa tidak adil," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Menurutnya, jika BBM harus dinaikkan dan menghapus subsidi, maka harus diikuti paket penyejahteraan hajat hidup orang-orang ekonomi kelas bawah. Agar mereka mampu menikmati yang seharusnya mereka dapat.
"Kenaikan ini kita minta satu paket dengan membantu dan memberdayakan orang miskin. Misalnya, memberikan konseling dan pembinaan untuk mereka bekerja dan wiraswasta. Ini harus dilakukan, membutuhkan proses panjang. Karena itu, saya harap masa pemerintahan Jokowi-JK dapat mengentaskan ini," jelas Marwan.
Pasalnya, beban anggaran subsidi BBM untuk memenuhi konsumsi kendaraan masyarakat Indonesia sangat besar. Sayangnya, sasaran yang mendapat subsidi BBM tersebut bukan kalangan ekonomi rendah.
"Berhubung beban anggaran subsidi BBM besar, karena itu anggaran yang tersisa untuk masyarakat kecil tidak mencukupi seperti pendidikan dan kesehatan. Akhirnya, banyak yang teriak-teriak merasa tidak adil," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (31/8/2014).
Menurutnya, jika BBM harus dinaikkan dan menghapus subsidi, maka harus diikuti paket penyejahteraan hajat hidup orang-orang ekonomi kelas bawah. Agar mereka mampu menikmati yang seharusnya mereka dapat.
"Kenaikan ini kita minta satu paket dengan membantu dan memberdayakan orang miskin. Misalnya, memberikan konseling dan pembinaan untuk mereka bekerja dan wiraswasta. Ini harus dilakukan, membutuhkan proses panjang. Karena itu, saya harap masa pemerintahan Jokowi-JK dapat mengentaskan ini," jelas Marwan.
(izz)