RI Harus Tutup Semua Kilang jika Premium Dihapus
Jum'at, 17 April 2015 - 16:00 WIB
RI Harus Tutup Semua Kilang jika Premium Dihapus
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, jika BBM jenis premium atau RON 88 dihapus, maka pemerintah terpaksa harus menutup semua kilang. Implikasinya, jika Indonesia menutup kilang, maka impor produk-produk yang sudah jadi bisa mencapai 100%.
"Beda cerita kalau kita sudah punya kilang, kita kan sudah punya minyak sendiri, yang mentah kan bisa dikilangkan di dalam negeri, dan juga kita bisa impor minyak mentah yang lebih murah," ujar dia di Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Karena, lanjut Sofyan, jika pemerintah mengimpor bahan mentah harganya akan murah, sekitar USD50. Setelah diproduksi dalam negeri menjadi premium harganya bisa menjadi USD70.
"Lebih banyak yang perlu kita bayar kepada importir. Itu lah pilihan-pilihan sulit. Karena selama ini Pertamina tidak melakukan perbaikan kilang," imbuhnya.
Sofyan menambahkan, waktu dirinya menjadi menteri BUMN, dirut Pertamina dipanggil menghadap BUMN bersama dengan investor sekitar 2007 untuk membahas perbaikan kilang.
"Kalau waktu itu diteruskan, sekarang sudah jadi kilang itu dan tidak perlu dibiayai negara. Karena sudah dibiayai investor. Tapi barangkali itu yang mafia migas inginkan tidak ada kilang dalam negeri. Maka akhirnya Pertamina tidak membangun kilang. Karena kalau tidak bangun kilang dalam negeri kita bisa beli crude dari luar negeri. Sebab itu kita ingin ada perbaikan kilang," pungkas dia.
"Beda cerita kalau kita sudah punya kilang, kita kan sudah punya minyak sendiri, yang mentah kan bisa dikilangkan di dalam negeri, dan juga kita bisa impor minyak mentah yang lebih murah," ujar dia di Jakarta, Jumat (17/4/2015).
Karena, lanjut Sofyan, jika pemerintah mengimpor bahan mentah harganya akan murah, sekitar USD50. Setelah diproduksi dalam negeri menjadi premium harganya bisa menjadi USD70.
"Lebih banyak yang perlu kita bayar kepada importir. Itu lah pilihan-pilihan sulit. Karena selama ini Pertamina tidak melakukan perbaikan kilang," imbuhnya.
Sofyan menambahkan, waktu dirinya menjadi menteri BUMN, dirut Pertamina dipanggil menghadap BUMN bersama dengan investor sekitar 2007 untuk membahas perbaikan kilang.
"Kalau waktu itu diteruskan, sekarang sudah jadi kilang itu dan tidak perlu dibiayai negara. Karena sudah dibiayai investor. Tapi barangkali itu yang mafia migas inginkan tidak ada kilang dalam negeri. Maka akhirnya Pertamina tidak membangun kilang. Karena kalau tidak bangun kilang dalam negeri kita bisa beli crude dari luar negeri. Sebab itu kita ingin ada perbaikan kilang," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
