Terungkap! Hasil Audit BPKP Temukan Biaya Impor KRL Bekas Tak Akurat
Kamis, 06 April 2023 - 12:48 WIB
BPKP menemukan adanya ketidaksesuaian biaya dalam rencana impor KRL bekas. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Hasil audit impor kereta rel listrik ( KRL ) bekas Jepang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) sudah keluar. Hasil audit mengungkap bahwa impor KRL bekas dari Jepang tidak direkomendasikan untuk dilakukan.
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian estimasi biaya impor yang akan dibayarkan PT KCI kepada Japan Railway. Ketidakuratan itu karena biaya impor ditetapkan tidak berdasarkan survei harga.
"Melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL di 2018 yang ditambah 15%," katanya.
Dia juga mengatakan BPKP telah melakukan klarifikasi kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan itu akan menambah biaya lagi.
"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet. Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat," kata Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Atas dasar itu, Seto mengatakan bahwa pihaknya meminta PT KCI untuk lebih melakukan retrofit atau update teknologi terhadap KRL. "Kita sudah rapat eselon I, kami meminta PT KCI melakukan review operasi mereka yang ada dan optimalkan sarana yang ada. Kita juga minta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan atau pensiun," katanya.
Audit BPKP juga menyatakan jumlah armada KRL yang ada saat ini masih dapat memenuhi okupansi penumpang KRL. Menurut BPKP menyatakan jumlah KRL yang beroperasi saat ini adalah 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang diberhentikan dan 63 yang dikonversasi sementara.
BPKP membandingkan pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah armada 1.114 unit diperkirakan jumlah penumpang mencapai 273,6 penumpang.
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian estimasi biaya impor yang akan dibayarkan PT KCI kepada Japan Railway. Ketidakuratan itu karena biaya impor ditetapkan tidak berdasarkan survei harga.
"Melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL di 2018 yang ditambah 15%," katanya.
Dia juga mengatakan BPKP telah melakukan klarifikasi kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan itu akan menambah biaya lagi.
"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet. Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat," kata Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Atas dasar itu, Seto mengatakan bahwa pihaknya meminta PT KCI untuk lebih melakukan retrofit atau update teknologi terhadap KRL. "Kita sudah rapat eselon I, kami meminta PT KCI melakukan review operasi mereka yang ada dan optimalkan sarana yang ada. Kita juga minta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan atau pensiun," katanya.
Audit BPKP juga menyatakan jumlah armada KRL yang ada saat ini masih dapat memenuhi okupansi penumpang KRL. Menurut BPKP menyatakan jumlah KRL yang beroperasi saat ini adalah 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang diberhentikan dan 63 yang dikonversasi sementara.
BPKP membandingkan pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah armada 1.114 unit diperkirakan jumlah penumpang mencapai 273,6 penumpang.
Lihat Juga :
tulis komentar anda