Bentuk Tim Pemulihan Baru, Ekonom: Sebaiknya Fokus pada Realisasi Stimulus Ekonomi
Senin, 20 Juli 2020 - 14:13 WIB
Pemerintah disarankan lebih fokus untuk merealisasikan stimulus ekonomi ketimbang membentuk komite baru terkait pemulihan ekonomi yang belum tentu efektif. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19. Adapun penanganan pembentukan tim ini dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai pembentukan tim baru ini menunjukkan pola koordinasi terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak berjalan mulus. Dia pun tak yakin komite baru ini akan efektif.
"Untuk penanganan Covid-19 sudah ada gugus tugas. Sementara untuk pemulihan ekonomi nasional harusnya ini fungsi dari Kemenko bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan semua pelaksanaan teknis stimulus bidang ekonomi. Pembentukan komite baru jadi indikasi pola koordinasi yang ada tidak berjalan mulus," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (20/7/2020).
(Baca Juga: BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi)
Dia melanjutkan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana agar hambatan birokrasi dan teknis untuk mempercepat realisasi stimulus, memperbaiki data penerima bantuan sosial, dan merumuskan tambahan stimulus baru.
"Kalau terlalu banyak komite apa ada jaminan stimulus bisa efektif? Apakah tidak menjadi pemborosan anggaran baru? Penanganan covid19 yang lebih mendesak untuk saat ini," katanya.
Dia menambahkan tanpa adanya penurunan kasus yang signifikan, sulit berharap ekonomi bisa berangsur pulih. Menurut dia, investor yang akan masuk cenderung wait and see melihat kasus penambahan Covid-19 di Indonesia melebihi China.
"Jadi pembentukan komite belum urgent. Perkuat saja dua fungsi yang sudah ada. Gugus Tugas Covid-19, dan Kemenko bidang Perekonomian. Tanpa perlu banyak buat komite baru," tandasnya.
Ekonom Indef Bhima Yudistira menilai pembentukan tim baru ini menunjukkan pola koordinasi terkait Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tidak berjalan mulus. Dia pun tak yakin komite baru ini akan efektif.
"Untuk penanganan Covid-19 sudah ada gugus tugas. Sementara untuk pemulihan ekonomi nasional harusnya ini fungsi dari Kemenko bidang Perekonomian untuk mengkoordinasikan semua pelaksanaan teknis stimulus bidang ekonomi. Pembentukan komite baru jadi indikasi pola koordinasi yang ada tidak berjalan mulus," kata Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (20/7/2020).
(Baca Juga: BI, OJK dan Pemerintah Harus Kompak Pulihkan Ekonomi)
Dia melanjutkan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana agar hambatan birokrasi dan teknis untuk mempercepat realisasi stimulus, memperbaiki data penerima bantuan sosial, dan merumuskan tambahan stimulus baru.
"Kalau terlalu banyak komite apa ada jaminan stimulus bisa efektif? Apakah tidak menjadi pemborosan anggaran baru? Penanganan covid19 yang lebih mendesak untuk saat ini," katanya.
Dia menambahkan tanpa adanya penurunan kasus yang signifikan, sulit berharap ekonomi bisa berangsur pulih. Menurut dia, investor yang akan masuk cenderung wait and see melihat kasus penambahan Covid-19 di Indonesia melebihi China.
"Jadi pembentukan komite belum urgent. Perkuat saja dua fungsi yang sudah ada. Gugus Tugas Covid-19, dan Kemenko bidang Perekonomian. Tanpa perlu banyak buat komite baru," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda