Sri Mulyani Ungkap Hambatan Digitalisasi Anggaran Daerah

Sinergi BAS diperlukan juga untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara, baik itu mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan.

Platform digital, dengan adanya BAS, akan makin mampu melakukan tracing dan monitoring sinergi kebijakan fiskal, daerah, dan nasional melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang dalam hal ini dikelola dalam Kemenkeu dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang dikelola oleh Kemendagri.

Dua sistem ini, yang satu pemerintahan dan yang satu adalah keuangan, harus sinkron coding dan konsisten melalui BAS standar sehingga mampu melakukan tracing, monitoring, dan terutama mengukur dampak pembangunan dari operasi APBN dan APBD.

Pengelolaan bahkan sampai di tingkat desa, interkoneksinya dilakukan dengan sistem informasi keuangan di desa, Teman Desa, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikelola oleh pemerintah desa.



"Ini adalah bagan atau seluruh anatomi digital dari pemerintahan di Indonesia. Dari pusat, daerah, provinsi, kabupaten/kota, hingga bahkan di tingkat desa," pungkas Sri.