Mendorong Kinerja Ekspor Perdagangan Indonesia lewat Integrasi SRG dan PLK

“Saat ini kami juga sedang berupaya semaksimal mungkin melakukan penguatan regulasi SRG melalui penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) yang dituangkan dalam Kebijakan Umum di bidang SRG. Terkait PLK, kami sedang menyiapkan Rancangan Permendag sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penataan, Pembinaan dan Pengembangan PLK,” jelas Olvy.

Selain itu, Olvy mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk dapat memberi masukan terkait komoditas yang perlu disimpan di gudang SRG atau ditransaksikan di PLK. Hal tersebut bertujuan agar sesuai dengan kebutuhan pasar.

“Apabila memang diperlukan gudang SRG dengan spesifikasi tertentu, misalnya gudang pendingin untuk komoditas tertentu, maka pemerintah akan membantu melakukan kajian dan mengeluarkan kebijakan yang sesuai. Pemerintah juga berperan menjembatani pengelola gudang SRG dengan perbankan,” tegas Olvy.

Olvy menambahkan, pemanfaatan PLK perlu dioptimalkan untuk mendorong agar SRG lebih bermanfaat. Tidak hanya bagi perdagangan komoditas dalam negeri, tetapi juga untuk orientasi ekspor.

“Kita juga akan mengoptimalkan jejaring perwakilan perdagangan yang tersebar di berbagai negara sebagai perpanjangan tangan Bappebti dalam mendorong ekspor komoditas melalui SRG seperti ke Taiwan dan Tiongkok sebagai pilot project. Ini akan menjadi lompatan yang baik bagi pengembangan ekspor melalui SRG terlebih dengan didukung kesiapan daerah pensuplai komoditas seperti Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Ternate,” tutup Olvy.