Audiensi HIMKI dan Kepala BPSDMI Kemenperin Soroti Ketersediaan SDM Berkualitas
Selasa, 14 November 2023 - 20:25 WIB
HIMKI menggelar audiensi dengan Kepala BPSDMI Kementerian Perindustrian Masrokhan di Yogyakarta, Selasa (14/11/2023). Foto/Dok. SINDOnews
YOGYAKARTA - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia ( HIMKI ) menggelar audiensi dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian ( Kemenperin ) Masrokhan di Yogyakarta. Tujuan audiensi untuk bersilaturahmi dan berdiskusi seputar sumber daya manusia (SDM) dalam mendorong pertumbuhan industri mebel dan kerajian nasional.
Pada pertemuan tersebut ada tiga hal penting yang menjadi permasalahan di industri mebel dan kerajinan nasional yang perlu segera diatasi pemerintah. ”Ketiganya yakni masalah bahan baku, SDM, dan masalah pasar,” Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur, Selasa (14/11/2023).
Namun dalam pertemuan ini HIMKI khusus menyampaikan masalah SDM . HIMKI menyatakan SDM adalah salah satu faktor input penting dalam industri dan memegang peranan sentral dalam menentukan nilai produk. ”SDM adalah salah satu pilar penting dari tiga pilar pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain investasi dan teknologi,” ujarnya.
Abdul Sobur menegaskan hingga saat ini sebagian perusahaan masih kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Apalagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dengan kompetensi khusus dan tersertifikat. Hal ini akibat lemahnya regenerasi tenaga kerja pada sektor industri mebel dan kerajinan saat ini.
Di sisi lain saat ini terjadi kompetisi yang tinggi dengan sektor industri lainnya yang tengah berkembang dengan tawaran penghasilan yang sama. ”Hal ini menambah kesulitan pelaku industri mebel dan kerajinan untuk mendapatkan pekerja,” tuturnya.
Untuk mengatasi tingginya kompetisi dalam mendapatkan tenaga kerja HIMKI mengharapkan pemerintah membuat aturan terkait zonasi/kawasan industri atau peruntukan jenis industri agar tidak terjadi perebutan tenaga kerja.
Sedangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja industri HIMKI juga menyampaikan masukannya kepada pemerintah.
Pertama, meningkatkan anggaran untuk bea siswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Polifurnika) maupun menyediakan bea siswa di perguruan tinggi yang memiliki jurusan pendukung industri mebel dan kerajinan. Kedua, melakukan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang terkait di bidang industri mebel dan kerajinan untuk pencapaian link and match dengan industri.
Ketiga, menyelenggarakan pelatihan teknik produksi bagi tenaga kerja baru untuk mendukung perkembangan industri mebel dan kerajinan antara lain bekerja sama dengan Kemnaker dan pemerintah daerah di sentra-sentra industri mebel dan kerajinan.
Pada pertemuan tersebut ada tiga hal penting yang menjadi permasalahan di industri mebel dan kerajinan nasional yang perlu segera diatasi pemerintah. ”Ketiganya yakni masalah bahan baku, SDM, dan masalah pasar,” Ketua Umum HIMKI Abdul Sobur, Selasa (14/11/2023).
Namun dalam pertemuan ini HIMKI khusus menyampaikan masalah SDM . HIMKI menyatakan SDM adalah salah satu faktor input penting dalam industri dan memegang peranan sentral dalam menentukan nilai produk. ”SDM adalah salah satu pilar penting dari tiga pilar pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain investasi dan teknologi,” ujarnya.
Abdul Sobur menegaskan hingga saat ini sebagian perusahaan masih kesulitan mendapatkan tenaga kerja yang siap pakai. Apalagi tenaga kerja yang memiliki keterampilan dengan kompetensi khusus dan tersertifikat. Hal ini akibat lemahnya regenerasi tenaga kerja pada sektor industri mebel dan kerajinan saat ini.
Di sisi lain saat ini terjadi kompetisi yang tinggi dengan sektor industri lainnya yang tengah berkembang dengan tawaran penghasilan yang sama. ”Hal ini menambah kesulitan pelaku industri mebel dan kerajinan untuk mendapatkan pekerja,” tuturnya.
Untuk mengatasi tingginya kompetisi dalam mendapatkan tenaga kerja HIMKI mengharapkan pemerintah membuat aturan terkait zonasi/kawasan industri atau peruntukan jenis industri agar tidak terjadi perebutan tenaga kerja.
Sedangkan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja industri HIMKI juga menyampaikan masukannya kepada pemerintah.
Pertama, meningkatkan anggaran untuk bea siswa di Politeknik Industri Furnitur dan Pengolahan Kayu (Polifurnika) maupun menyediakan bea siswa di perguruan tinggi yang memiliki jurusan pendukung industri mebel dan kerajinan. Kedua, melakukan pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi yang terkait di bidang industri mebel dan kerajinan untuk pencapaian link and match dengan industri.
Ketiga, menyelenggarakan pelatihan teknik produksi bagi tenaga kerja baru untuk mendukung perkembangan industri mebel dan kerajinan antara lain bekerja sama dengan Kemnaker dan pemerintah daerah di sentra-sentra industri mebel dan kerajinan.
tulis komentar anda