Meneropong Potensi Panas Bumi untuk Penguatan Pendapatan Daerah
Rabu, 24 Januari 2024 - 13:29 WIB
Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (UNSADA) menunjukan kontribusinya melalui penyelenggaraan FGD yang menjadi panggung bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran mengenai potensi energi panas bumi.
JAKARTA - Mengupas pentingnya energi panas bumi di tengah komitmen pemerintahmenurunkan emisi,Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (UNSADA) menggelarFocus Group Discussion (FGD). Dukungan berbagai sektor dibutuhkan untuk mengejar target pencapaian bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% pada tahun 2025, tidak terkecuali dari sektor pendidikan.
Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (UNSADA) menunjukan kontribusinya melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang menjadi panggung bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran mengenai potensi energi panas bumi di tanah air.
“Perlu adanya riset dan inovasi dalam menjalankan transisi energi maka dari itu kami sebagai akademisi dan pakar-pakar mewadahi forum berdiskusi mengenai energi panas bumi di Indonesia,” tutur Rektor Universitas Darma Persada, Agus Salim Dasuki.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Harris Yahya menyampaikan, tantangan dalam mengelola panas bumi adalah tingginya risiko eksplorasi, kelayakan keekonomian PLTP yang variatif, dan keterbatasan akses pendanaan bagi pengembang.
Jika Indonesia bisa mengelola tantangan yang ada dan melakukan optimalisasi energi panas bumi, hal ini dapat berdampak positif seperti menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan bonus produksi dan dana bagi hasil untuk Pemda (Pemerintah Daerah) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
"Pengembangan EBT panas bumi sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan green energy, Indonesia masuk urutan ke 2 pengguna geothermal di dunia, potensi panas bumi mencapai 23.060,4 MW. Namun kita belum bisa menyaingi US karena belum optimal mengelola potensi panas bumi, padahal proyek panas bumi dapat memberikan efek positif untuk bagi daerah penghasil panas bumi" ujar Harris saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Potensi Pengembangan Panas Bumi di Unsada, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
"Geothermal mempunya masa eksplorasi di 7 tahun pertama, hal ini sudah termasuk perizinan ke pemerintah dan masyarakat. Namun ada perusahaan yang masih sulit mendapatkan izin, padahal hal tersebut juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” tutur Haris.
Sekolah Pascasarjana Energi Terbarukan Universitas Darma Persada (UNSADA) menunjukan kontribusinya melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) yang menjadi panggung bagi para pemangku kepentingan untuk bertukar pikiran mengenai potensi energi panas bumi di tanah air.
“Perlu adanya riset dan inovasi dalam menjalankan transisi energi maka dari itu kami sebagai akademisi dan pakar-pakar mewadahi forum berdiskusi mengenai energi panas bumi di Indonesia,” tutur Rektor Universitas Darma Persada, Agus Salim Dasuki.
Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE, Kementerian ESDM, Harris Yahya menyampaikan, tantangan dalam mengelola panas bumi adalah tingginya risiko eksplorasi, kelayakan keekonomian PLTP yang variatif, dan keterbatasan akses pendanaan bagi pengembang.
Jika Indonesia bisa mengelola tantangan yang ada dan melakukan optimalisasi energi panas bumi, hal ini dapat berdampak positif seperti menghasilkan pertumbuhan ekonomi daerah, memberikan bonus produksi dan dana bagi hasil untuk Pemda (Pemerintah Daerah) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
"Pengembangan EBT panas bumi sejalan dengan komitmen pengurangan emisi dan green energy, Indonesia masuk urutan ke 2 pengguna geothermal di dunia, potensi panas bumi mencapai 23.060,4 MW. Namun kita belum bisa menyaingi US karena belum optimal mengelola potensi panas bumi, padahal proyek panas bumi dapat memberikan efek positif untuk bagi daerah penghasil panas bumi" ujar Harris saat Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Potensi Pengembangan Panas Bumi di Unsada, Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
"Geothermal mempunya masa eksplorasi di 7 tahun pertama, hal ini sudah termasuk perizinan ke pemerintah dan masyarakat. Namun ada perusahaan yang masih sulit mendapatkan izin, padahal hal tersebut juga akan berdampak ke pertumbuhan ekonomi daerah tersebut,” tutur Haris.
tulis komentar anda