Sebagai Negara Muslim Terbesar, Keuangan Syariah Kita Masih Alif dan Bha
Kamis, 13 Agustus 2020 - 14:47 WIB
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui, inklusi keuangan syariah masih rendah. Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
"Kalau liat penduduk, kita harusnya berkembang pesat dalam ekonomi keuangan syariah. Tapi survei terakhir menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah, padahal mayoritas muslim," ujar Iskandar dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Iskandar mengatakan, jumlah penduduk muslim yang cukup besar harusnya menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Untuk itu, masalah ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk mereka yang mulai mengembangkan ekosistem digital. ( Baca juga:Luhut Sebut Arak Bali Mampu Turunkan Angka Penderita COVID-19 )
"Ini harus jadi modal dasar yang harusnya kita bisa gunakan. Termasuk walaupun terjadi peningkatan inklusi keuangan, perlu didorong agar lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan NU, dengan pesantren itu telah mengembangkan ekosistem digital untuk mendorong ekonominya," kata Iskandar.
Dia menambahkan, inklusi keuangan tidak hanya digunakan untuk bertransaksi, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satunya untuk menyediakan pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan kredit usaha rakyat (KUR).
"Salah satunya menyediakan pembiayaan untuk warga NU dan para pesantren yang ingin berusaha. Dengan menyediakan kredit lunak atau KUR. Kita dorong terus agar tidak saja bisa membangkitkan ekonomi dari santri yang ingin jadi entrepreneur, juga lingkungan di sekitar pondok pesantren. Ini tujuan akhirnya, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
"Kalau liat penduduk, kita harusnya berkembang pesat dalam ekonomi keuangan syariah. Tapi survei terakhir menunjukkan tingkat inklusi keuangan syariah masih rendah, padahal mayoritas muslim," ujar Iskandar dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Iskandar mengatakan, jumlah penduduk muslim yang cukup besar harusnya menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong inklusi keuangan syariah. Untuk itu, masalah ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak, termasuk mereka yang mulai mengembangkan ekosistem digital. ( Baca juga:Luhut Sebut Arak Bali Mampu Turunkan Angka Penderita COVID-19 )
"Ini harus jadi modal dasar yang harusnya kita bisa gunakan. Termasuk walaupun terjadi peningkatan inklusi keuangan, perlu didorong agar lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pemerintah dengan NU, dengan pesantren itu telah mengembangkan ekosistem digital untuk mendorong ekonominya," kata Iskandar.
Dia menambahkan, inklusi keuangan tidak hanya digunakan untuk bertransaksi, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup. Salah satunya untuk menyediakan pembiayaan untuk masyarakat yang membutuhkan kredit usaha rakyat (KUR).
"Salah satunya menyediakan pembiayaan untuk warga NU dan para pesantren yang ingin berusaha. Dengan menyediakan kredit lunak atau KUR. Kita dorong terus agar tidak saja bisa membangkitkan ekonomi dari santri yang ingin jadi entrepreneur, juga lingkungan di sekitar pondok pesantren. Ini tujuan akhirnya, ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat," tandasnya.
(uka)
tulis komentar anda