Satgas UU Cipta Kerja Pantau Penerapan Upah Minimum dan Kebijakan Outsourcing
Jum'at, 22 Maret 2024 - 11:21 WIB
Satgas UU Cipta Kerja menggelar rapat konsolidasi bersama stakeholder dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), asosiasi pengusaha, dan serikat buruh. Foto/Dok
JAKARTA - Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-undang atau UU Cipta Kerja menggelar rapat konsolidasi bersama stakeholder dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), asosiasi pengusaha, dan serikat buruh di Jakarta, 29 Februari 2024.Rapat konsolidasi ini mengusung tema “Evaluasi Penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 Dan Monitoring Rencana Revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 Sebagai Aturan Pelaksanaan dari UU Cipta Kerja”.
Baca Juga: Soroti Perppu UU Cipta Kerja, Pesiden Buruh: Semua Bidang Pekerjaan Bisa Pakai Outsourcing
Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta berharap, dengan adanya UU Cipta Kerja, pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, dimana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian bukan malah menimbulkan ketidakpastian.
“Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial,” ujar Arif.
Baca Juga: Upah Minimum RI Bakal jadi Tertinggi di ASEAN, Apindo Kritisi Perppu Cipta Kerja
Kemudian Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Edy Priyono menjelaskan, bahwa dengan diadakannya rapat konsolidasi ini, tim Satgas UU Cipta Kerja dapat mengevaluasi penerapan peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.
Baca Juga: Soroti Perppu UU Cipta Kerja, Pesiden Buruh: Semua Bidang Pekerjaan Bisa Pakai Outsourcing
Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta berharap, dengan adanya UU Cipta Kerja, pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, dimana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian bukan malah menimbulkan ketidakpastian.
“Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial,” ujar Arif.
Baca Juga: Upah Minimum RI Bakal jadi Tertinggi di ASEAN, Apindo Kritisi Perppu Cipta Kerja
Kemudian Ketua Pokja Monitoring dan Evaluasi Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Edy Priyono menjelaskan, bahwa dengan diadakannya rapat konsolidasi ini, tim Satgas UU Cipta Kerja dapat mengevaluasi penerapan peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.
Lihat Juga :