Soal Denda Impor Beras, Pengawasan Rantai Pasok Masih Jadi Tantangan
Kamis, 22 Agustus 2024 - 11:48 WIB
Pengawasan pengadaan rantai pasok pangan masih menjadi tantangan. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Ahli Hukum Pidana Unversitas Indonesia (UI) Eva A Zulfa mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penanganan cepat dengan mengamankan bukti dalam penyelidikan denda impor beras atau demmurage sebesar Rp294,5 miliar.
"Semakin cepat ditangani KPK tentunya perolehan dan pengamanan bukti akan mempermudah kerja penegak hukum dalam menangani perkara ini," kata Eva, Kamis,(22/8/2024).
Baca Juga: Di Depan Jokowi, Bamsoet Singgung Soal Banjir Impor dan Ancaman Krisis Pangan
Eva optimistis semakin cepat KPK melakukan penanganan soal demurrage berdampak baik bagi kejelasan kasus tersebut. Pasalnya, kata Eva, dalam kasus korupsi pengadaan produk pangan berlaku teori pasok yang kerap melibatkan banyak pihak.
"Makin cepat suatu perkara ditangani maka akan semakin baik. Terlebih terkait korupsi pengadaan produk pangan berlaku teori rantai pasok yang pasti melibatkan banyak pihak," tegas Eva.
"Semakin cepat ditangani KPK tentunya perolehan dan pengamanan bukti akan mempermudah kerja penegak hukum dalam menangani perkara ini," kata Eva, Kamis,(22/8/2024).
Baca Juga: Di Depan Jokowi, Bamsoet Singgung Soal Banjir Impor dan Ancaman Krisis Pangan
Eva optimistis semakin cepat KPK melakukan penanganan soal demurrage berdampak baik bagi kejelasan kasus tersebut. Pasalnya, kata Eva, dalam kasus korupsi pengadaan produk pangan berlaku teori pasok yang kerap melibatkan banyak pihak.
"Makin cepat suatu perkara ditangani maka akan semakin baik. Terlebih terkait korupsi pengadaan produk pangan berlaku teori rantai pasok yang pasti melibatkan banyak pihak," tegas Eva.
Lihat Juga :